SURABAYA, PETISI.CO – Untuk kali kedua mahasiswa Papua menolak dikunjungi pejabat tinggi negara. Setelah anggota DPR RI dari daerah pemilihan Papua Barat, Jimmy Demianus Ijie, kali ini giliran Gubernur Papua, Lukas Enembe yang ditolak mahasiswa yang tinggal di Asrama Mahasiswa Papua di Jalan Kalasan, Surabaya, Selasa (27/8/2019).
Tak pelak, perlakuan penghuni asrama mahasiswa Papua itu membuat kecewa Lukas Enembe.
“Sebagai kepala daerah saya kecewa dengan sikap seperti itu. Bersama rombongan dari Papua jauh-jauh sudah berupaya menemui mereka, namun justru ditolak paksa,” kata Lukas Enembe kepada wartawan di Surabaya, Selasa (27/8/2019).
Sebelum berinisiatif menemui penghuni asrama mahasiswa Papua, Lukas mengaku sebenarnya sudah berkoordinasi dengan baik. Namun saat pelaksanaan tak sesuai harapan, sehingga perlu discedule ulang.
“Saya akan schedule ulang, tim saya untuk ketemu mereka, mungkin sekarang bukan waktu yang tepat. Jadi saya akan berkoordasi lagi dengan Gubernur Jatim dan Gubernur Papua Barat untuk memastikan waktu yang terbaik,” tuturnya.
Sebelumnya, sekitar pukul 17.30 WIB, rombongan Gubernur Papua yang didampingi Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa tiba di asrama mahasiswa Papua, namun kedatangan mereka ditolak, bahkan penghuninya dari dalam berteriak-teriak enggan bertemu siapapun.
Menurut dia, sikap penolakan tersebut berawal dari kurangnya koordinasi. Karena terlalu cepat sehingga muncul emosi.
“Tapi, tidak apa-apa, yang penting kita aman, Jatim aman, Papua aman dan di mana-mana aman,” cetusnya.
Pihaknya belum mengetahui secara pasti data penghuni di asrama Jalan Kalasan, termasuk kepastian jumlah maupun status kemahasiswaannya.
“Kami belum tahu, apakah di dalam itu mahasiswa semua atau ada yang tidak kuliah. Yang pasti, nanti saya koordinasikan dulu dengan tim untuk dijadwalkan ulang,” katanya.
Sementara itu, disinggung tentang pemasangan spanduk bertuliskan “Lepas Garuda” dan “Referendum is Solution” di pagar asrama tepat setelah rombongannya pergi, Lukas Enembe mengaku sudah mengetahuinya dan menegaskan bahwa sikap (referendum) menjadi wewenang di pemerintah pusat.
“Saya sudah melaporkan ke Presiden tentang hal itu. Yang jelas, Papua tetap bagian Indonesia. Kalau mau merdeka itu tidak ada. Itu orang di Papua sana yang membawa senjata. Tak ada itu mahasiswa, saya tegaskan Papua tetap bagian Indonesia,” ujarnya.
Dalam konferensi pers tersebut, Lukas didampingi Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa dan Kapolda Jatim Irjen Pol Luki Hermawan. Namun, baik Khofifah dan Luki Hermawan tidak memberikan keterangan kepada wartawan.(bm)
