SURABAYA, PETISI.CO – Pemerintah Kota Surabaya melangkah maju dalam menciptakan atmosfer pendidikan yang lebih inklusif dengan kebijakan baru. Pada tahun ajaran baru, Dinas Pendidikan Kota Surabaya mengharuskan Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama negeri kini wajib menerima siswa anak berkebutuhan khusus (ABK). Dalam konteks ini, pemberlakuan kebijakan ini membawa perubahan signifikan, terutama dalam kesiapan sekolah negeri dan pemberian peran khusus kepada guru pendamping.
Kepala Dinas Pendidikan Kota Surabaya, Yusuf Masruh menegaskan komitmen pemerintah untuk memastikan hak yang sama bagi semua siswa di Kota Pahlawan.
“Tidak ada persentasenya, harapannya semua sekolah siap karena kita punya kesempatan yang sama,” ungkap Yusuf.
Meskipun mayoritas sekolah negeri masih menghadapi kekurangan guru pendamping untuk anak berkebutuhan khusus, Yusuf menjelaskan bahwa pihaknya akan mengarahkan para guru yang ada untuk dilatih mengembangkan kreativitas.
“Contoh guru kelas I dan II di SD, kami latih bagaimana menangani psikologi anak berkebutuhan khusus. Jadi mengerti cara menenangkan atau membantu ABK memahami materi pembelajaran, serta membuat dia (ABK) bisa saling berkolaborasi dengan non-ABK di kelas,” ujarnya.
Dengan memperkenalkan guru mata pelajaran PPKn (Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan) dan bahasa sebagai pendamping siswa ABK di sekolah menengah, Dinas Pendidikan Kota Surabaya berharap dapat menciptakan lingkungan yang inklusif.
“Kami minta tolong untuk pelatihan dan pendampingan masalah psikologi anak pada guru pendamping nantinya,” kata Yusuf.
Menurutnya, sosialisasi kebijakan ini akan segera dilakukan, dengan melibatkan koordinasi dengan Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) untuk mendistribusikan pemahaman yang cepat ke tingkat sekolah.
Pemerintah Kota Surabaya berharap dengan langkah-langkah ini, pendidikan di Surabaya dapat menjadi contoh positif bagi inklusivitas dan pemberdayaan anak berkebutuhan khusus di seluruh Indonesia.
“Nanti MGMP mengimbaskan ke wilayah sekolahnya masing-masing. Kalau ada pembentukan kelompok wilayah nanti pengimbasan dan pemahaman lebih cepat,” pungkas Yusuf. (dvd)
