SUMENEP, PETISI.CO – Diberitakan petisi.co sebelumnya, kabar tak sedap sedang terjadi pada Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur. Dinas yang berada di jalan KH Mansyur ini mendapat sorotan keras, dipertanyakan masyarakat dan akan dibongkar kekacauannya.
Tanpa diungkap lebih dalam pun, sudah mulai terungkap. Pasalnya, klaim data jumlah personel pasukan kebersihan atau yang biasa disebut dengan Pasukan Kuning (Paskun) yang berstatus PNS tidak valid.
Dilansir dari salah satu media, Plt Kepala Dinas Lingkungan Hidup Sumenep, Ernawan Utomo pada Kamis 15 Oktober 2020, menyebut bahwa petugas yang berstatus PNS itu berjumlah 60. Sedangkan untuk tenaga yang kontrak berjumlah 198. Dengan total 258 petugas kebersihan atau Paskun.
Ernawan menyebut, dari total 258 itu dibagi dua kelompok. Kelompok pertama bertugas di bagian persampahan, kelompok kedua memilih tanggung jawab mengelola pertamanan.
Sedangkan menurut Agus Salam, Kepala Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah, serta Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) DLH Sumenep menyebut, untuk yang PNS itu berjumlah 40.
“Untuk saat ini tenaga yang PNS ada 42, kemudian pensiun 2 jadi 40 orang,” kata Agus Salam saat dikonfirmasi di kantornya seputar petugas dimaksud yang sebelumnya dipertanyakan masyarakat diberitakan petisi.co.
Untuk yang kontrak, menurut Agus Salam total itu 198 yang terbagi menjadi 2, ada di bidang Tata Lingkungan dan Persampahan. Jadi valid sesuai jumlah yang disebutkan oleh Ernawan Utomo, Plt Kepala Dinas Lingkungan Hidup Sumenep.
Sehingga atas kekacauan ketidakvalidan klaim data di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sumenep tersebut, menjadi tanda tanya besar. Ada apa dibalik itu?
Soal keberadaan pasukan yang dipertanyakan oleh masyarakat kemana kok gak ada, seperti di jalan protokol yang sudah terprogram lainnya.
“Saya sebagai masyarakat curiga, jangan-jangan ini ada anggarannya tapi tidak dilakukan. Kan berarti ini korupsi,” kata FA.
Disebutkan oleh Plt DLH Sumenep, Ernawan, karena ada yang pensiun. Juga menurut Agus Salam, jadi memang ada beberapa kemarin teman-teman yang pensiun.
“Ada 2 yang pensiun. Sehingga kemarin kita ngeplot lagi terkait lokasi yang kosong kita pindahkan,” terang Agus.
Bahkan kata Agus, kemarin ada permintaan di jalan Dr Cipto itu untuk bisa membersihkan jalan dari selatan ke utara di Kuda Terbang yang Pemda.
“Hasilnya, karena kita memang keterbatasan dari tenaga itu, makanya yang Asoka kemarin kita alihkan ke sana. Tapi kita coba lagi bahwa untuk yang dari Kuda Terbang Pemda itu kita coba kita satukan dengan roda tiga yang dari Dr Cipto, kita sudah atasi, sudah kita kembalikan dari Kamboja muter ke Asoka,” kata dia.
Menanggapi yang disebutkan karena pensiun. FA (inisial) masyarakat Sumenep yang juga pengamat publik menilai kalau yang pensiun itu hanya dua orang petugas, apa harus sampai mengurangi jatah dengan mengalihkan yang sudah terprogram sebelumnya.
“Kenapa yang pensiun dua. Kan lebih banyak yang gak pensiun, tapi mengurangi jatah yang harus dilakukan. Saya yakin yang PNS itu bukan yang nyapu, tapi pengawasnya. Jadi itu ada pangawasnya,” paparnya.
FA mengungkapkan, bahwa tidak ada PNS yang disuruh nyapu jalan. Sehingga menilai itu jelas kekacauannya.
“Tidak transparansinya ini makanya tulis besar-besar, Pak Sekda, Inspektorat dan Dewan harus turun tangan. Ini bukan masalah sepele,” pinta pengamat publik ini.
Kata dia, itu kaitannya juga dengan Kota Sumenep yang harus bersih. “Apalagi sekarang bupati terpilih yang diusung itu masalah pelayanan, kan berarti bertentangan dan amburadul,” jelas FA.(ily)
