SURABAYA, PETISI.CO – Kementerian Sosial menginstruksikan seluruh Sumber Daya Manusia (SDM) Program Keluarga Harapan (PKH) agar bersungguh-sungguh mengantarkan 10 persen Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang didampinginya dapat cepat tergraduasi atau mengundurkan diri dari penerima bansos.
Tugas SDM PKH tidak hanya melaksanakan kegiatan rutin, yaitu memastikan KPM menerima bantuan dan pelaksanakan Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) dalam melaksanakan tugas.
“Untuk itu, mereka harus mempunyai strategi dalam melaksanakan tugas agar target graduasi dapat terlaksana,” kata Dirjen Perlindungan dan Jaminan Sosial Kemensos RI Pepen Nazaruddin kepada wartawan di sela acara Rekonsiliasi penyaluran bantuan sosial PKH Provinsi Jatim di Surabaya, Kamis (20/8/2020).
Menurutnya, stretegi yang dapat dilakukan SDM PKH dalam memperbanyak graduasi KPM dapat dilakukan melalui kerjasama dengan pemerintah daerah dan instansi informal yang ada di lingkungan tempat mereka bertugas, seperti pengusaha setempat.
“SDM PKH harus dapat mengenali seluk beluk lingkungan tempat mereka bertugas. Kalian harus bisa tau pihak-pihak mana saja yang bisa diajak kerjasama untuk meningkatkan graduasi KPM,” ujarnya.
Dengan mengetahui dan mengenal lingkungan KPM, Pepen berharap proses graduasi dapat dilakukan dengan cepat. SDM PKH harus berorientasi pada output yaitu graduasi.
“Saya minta kepada SDM PKH Kabupaten Bogor agar berkerja keras dan bersinergi dengan dinas sosial untuk memperbanyak graduasi,” tegas Pepen yang hadir bersama Direktur Jaminan Sosial Keluarga, Rachmat Koesnadi.
Di tempat sama, Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa mengatakan penerima PKH seluruhnya 100% adalah perempuan. Mereka harus punya usaha produktif kreatif dari Kementerian Sosial.
“Sekarang bagaimana menyiapkan pemberdayaan perempuan dengan program kewirausahaan sosial, karena seluruh penerima PKH seluruh 100% perempuan setengah di graduasi. Mereka harus punya usaha produktif kreatif dari Kementerian Sosial,” ujarnya.
Selain itu, Khofifah berharap rekonsiliasi di pemerintahan Jatim di mix, yaitu antara Dinas Sosial dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, disambungkan program kemendes RI dengan Kemensos RI.
“Kemiskinan pedesaan di Jatim ini cukup tinggi dan data-datanya akan kami lihat untuk mengentervensi supaya lebih efektif,” ungkap mantan Menteri Sosial ini. (bm)
