SURABAYA, PETISI.CO – Anggota Komisi D DPRD Surabaya mengingatkan kepada para pihak sekolah negeri, ketika menyediakan seragam yang bisa dibeli maka harus dibawah harga pasaran.
Begitu pun juga terkait pengerjaan seragam, bahwa pertengahan bulan September adalah deadline paling lambat bagi Dinas Koperasi dan para UMKM untuk mendistribusikan seragam-seragam sekolah.
Dikatakan oleh Tjutjuk Supariono, bahwa dirinya bersama para anggota Komisi D DPRD Surabaya lainnya mengaku telah menemukan di beberapa tempat ada yang jual seragam diatas harga pasaran.
“Lha ini kan tidak sesuai dengan semangatnya mas Walikota yang telah berstatement, bahwa sekolah boleh menjual tapi harganya tidak boleh lebih dari harga pasaran,” kata Tjutjuk, Kamis (31/08/2023).
Tjutjuk mengatakan, hal ini menjadi catatan untuk evaluasi kepada Dinas Pendidikan Surabaya. Sedangkan menurutnya, dalam rapat tadi Ahmad Sya`roni selaku Kabid SMP Dinas Pendidikan Surabaya telah memberikan penjelasan dan akan melakukan tindakan bagi sekolah-sekolah SMPN yang terbukti.
“Telah disebutkan tadi memang menyediakan, tapi harganya sudah dibawah pasaran. Jadi, ini membuktikan bahwa Pemerintah Kota, terutama Walikota telah menyiapkan dengan benar-benar bahwa seragam untuk gamis ini bisa didistribusikan dengan baik,” ucap Tjutjuk.
“Sedangkan masyarakat juga bisa mendapatkan ketika membutuhkan seragam tambahan untuk yang non gamis, bisa tetap membeli seragam dengan murah,” imbuh Tjutjuk.
Sementara itu terkait berapa kepastian jumlah anak sekolah yang belum mendapatkan seragam, legislator fraksi PSI ini mengatakan masih menunggu proses untuk penyediaannya hingga selesai penyaluran seragam.
“Nanti kami infokan pada rapat ketiga berikutnya,” singkat Tjutjuk.
Disamping itu, ketika disinggung terkait jumlah update terbaru anak sekolah dari SD ke SMP yang belum mendapatkan sekolah, Tjutjuk menegaskan bahwa dirinya bersama para anggota Komisi D DPRD Surabaya lainnya berjanji akan tetap mengawal.
“Ini kan menurun terus. Kemarin 4800, akhirnya kini masih tetap jadi 3000. Tadi kami minta ke Dinas Pendidikan untuk menagih janji ketepatan waktunya, dan barusan sebelum rapat tadi kami diinfokan. Makanya kami di Komisi D juga berkomitmen bahwa jangan sampai anak-anak di Surabaya ini ada yang putus sekolah,” ujar Tjutjuk.
“Jadi itu yang perlu kita jaga. Kebetulan saya juga adalah pansus Kota Layak Anak, makanya saya juga ingin memastikan bagaimana caranya anak-anak Surabaya tetap bisa sekolah,” pungkas Tjutjuk Supariono selaku Anggota Komisi D dan Ketua Fraksi PSI DPRD Surabaya. (riz)
