SURABAYA, PETISI.CO – Komisi D DPRD Kota Surabaya bersama Dinas Pendidikan dan Dinas Koperasi dan UMKM menggelar Rapat Evaluasi terkait pengadaan seragam SD dan SMP sederajat di kota Surabaya.
Ketua Komisi D DPRD Kota Surabaya Khusnul Khotimah menegaskan, bahwa dalam hal ini pihaknya memastikan pengadaan seragam itu harus bisa terrealisasi dengan baik.
“Ini adalah pencairan bopda ke 4 maka kemudian tadi kita catat betul bahwa untuk pelaporan untuk yang SMP sudah mencapai 90 %, dan 95 % untuk yang SD,” kata Khusnul, Selasa (20/12/2022).
Dalam laporan itu, menurut khusnul Khotimah ada selisih sekitar 10.000, sebab jumlah siswa SD, SMP swasta dan negeri sederajat itu ada 20.000, sedangkan yang dilaporkan oleh Dinas Koperasi dan UMKM kurang lebih cuma 10.100.
“Dari catatan kami ada dua hal yang belum dilaporkan, pertama apa UMKM itu memang tidak mendapat pekerjaan itu atau mereka mendapatkan namun belum melaporkan ke Dinas, sehingga kita belum bisa memastikan kalau seragam tersebut dikelola oleh UMKM,” tutur Khusnul.
Selain itu, dikatakan Khusnul, ada kekosongan sistem yang kemudian menghambat pengalokasian dan pendistribusian seragam-seragam tersebut.
Agar lebih efisien dan tidak mubazir, Khusnul Khotimah mengusulkan agar seragam-seragam itu diberikan tiap pergantian jenjang, bukan tiap kenaikan kelas.
Sebab menurutnya, anggaran untuk seragam itu pertahun lebih dari 50 milyar, maka itu juga ada usulan dari Komisi D untuk membuat BUMD terkait pengadaan seragam itu.
“Ada usulan dari teman-teman tadi untuk bikin BUMD sebab anggaran seragam itu lebih dari 50, atau bahkan mungkin bisa mencapai 100 milyar pertahun,” papar Khusnul.
Karena itu semua, dalam hal ini Komisi D terus mendorong, tentu dengan tetap berkoordinasi dengan dinas terkait, sistem apa yang harus dipakai agar pelaksanaan seragam ini dapat terlaksana dengan baik.
“Sebab tadi saya tanya bagaimana dinas bisa tahu bahwa misalnya UKM A dapat pekerjaan berapa, ternyata via telepon, makanya kami juga mendorong Dinas untuk melakukan kajian-kajian terkait sistem yang akan dipakai,” imbuh Khusnul.
Sementara itu, anggota Komisi dari Fraksi PSI Tjutjuk Supariono menjelaskan, pihaknya lebih menitik beratkan pada pemerataan yang nantinya juga akan berimbas baik pada kualitas dan kuantitas pengadaan seragam tersebut.
“Saya berharap pengadaan seragam ini juga bisa membantu membangkitkan ekonomi UMKM sesuai semangat Pak Wali Kota, sementara yang terjadi ini timpang, dari data yang kita terima order ke UMKM itu ada yang secara kuantitas itu sampai 5000, ada yang cuma 1000 tapi juga ada yang di bawah 100,” ungkap Tjutjuk.
Tjutjuk berharap agar Dinas Pendidikan serta Dinas Koperasi dan UMKM bisa bertemu untuk merumuskan agar pengadaan seragam ini bisa lebih merata ke UMKM.
“Kita juga mengusulkan nanti agar ada sistem berbasis jarak agar bisa lebih efisien, misal sekolahnya di Surabaya Utara terus order seragamnya di Benuwo kan susah, apalagi kalau nanti ada yang kekecilan atau kebesaran, jadi komplainnya jauh,” tutur Tjutjuk.
Dalam rapat, anggota Komisi dari Fraksi PAN-PPP, Juliana Eva Wati, juga menyinggung soal sistem berbasis zonasi agar tidak ada jembatan terputus antara Dinas Pendidikan dan Dinas Koperasi.
“Jadi memang perlu ada sistem baru yang berbasis jarak agar tidak timpang, baru jika nanti setelah ada sistem itu namun masih ada UMKM yang protes karena tidak dapat order, berarti di peraturannya ada yang salah,” ujar Juliana.
Menanggapi hal itu, Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kota Surabaya Fauzie Mustaqiem Yos menjelaskan, meskipun ada 21 UMKM binaan namun untuk order sekolah bebas menentukan mau ke UMKM mana.
Menurut Yos, order tersebut harus dilakukan di aplikasi Siplah, sedangkan di sana ada puluhan hingga ratusan UMKM.
“Order itu melalui Siplah, bebas mau order ke UMKM binaan atau ke yang lain,” tutur Yos.
Sedangkan terkait masalah kuantitas UMKM binaan, menurut Yos telah memadai. Namun untuk masalah yang lain, Yos mengaku akan melakukan kroscek kembali.
“Untuk masalah yang lain nanti kita akan kroscek kembali. Termasuk temuan yang katanya pasar blauran itu diborong, itu bisa saja tapi saya yakin bukan dari UMKM binaan, nanti kita juga akan bertemu dengan Dinas Pendidikan terkait hal ini,” tandas Fauzie Mustaqiem Yos selaku Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kota Surabaya. (riz)
