BLITAR, PETISI.CO – Kelangkaan pupuk di Kabupaten Blitar bagian selatan, mengakibatkan sejumlah petani datang ke Dewan untuk mengadukan nasib tanamanya. Keluhan tersebut disampaikan sekelompok petani gapoktan dari Blitar selatan. Mereka minta kebijakan pemerintah atas kelangkaan pupuk yang dialami petani saat ini.
Ketua Gapoktan Blitar Selatan, Supran menyampaikan, adanya kekosongnya jumlah pupuk bersubsidi mengakibatkan petani kesulitan untuk mendapatkan pupuk.
“Pupuk subsidi setiap tahunnya mengalami kelangkaan pada bulan Agustus hingga Desember dan hal tersebut terus terulang,” kata Supran, Kamis (01/10/20).
Lebih lanjut Supran menjelaskan, permasalahan kelangkaan pupuk ini karena adanya pengurangan jumlah pupuk bersubsidi. Sehingga mengakibatkan petani kesulitan untuk mendapatkan pupuk. Padahal pada bulan Agustus hingga Desember merupakan waktu tanam di daerah Blitar selatan.
“Lalu adanya realokasi sebesar 200 ton pupuk bersubsidi tanpa sepengetahuan mantri pupuk dan didistribusikan ke wilayah utara dan adanya kartu tani bermasalah yang tidak dapat digunakan,” ungkap Supran.
Sementara Idris Marbawi selaku Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Blitar mengatakan, bahwa Gapoktan Blitar selatan hadir ke sini untuk mengadukan beberapa keluhan dan aspirasi.
“Mereka mempertanyakan adanya kelangkaan pupuk bersubsidi dan adanya kartu tani bermasalah. Untuk itu hari ini kita menggelar hearing terkait kelangkaan pupuk bersubsidi dan adanya masalah dengan kartu tani,” kata Idris Nabawi.
Lebih lanjut Idris Nabawi menjelaskan, hearing hari ini kita mengundang Dinas Perindustrian, Dinas Pertanian, bank BNI, dan distributor pupuk.
“Diharapkan melalui hearing ini bisa diketahui sumber permasalahan kelangkaan pupuk yang sering terjadi,” jelas Idris Marbawi.
Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Blitar, Ir. Wawan Widianto menyampaikan, adanya pengurangan pupuk bersubsidi pada tahun 2020 sebesar 45%, dimana pengurangan tersebut mulai bulan Agustus ini. Pemerintah juga menyalurkan kartu tani untuk menebus pupuk guna mengantisipasi penyelewengan distribusi pupuk.
“Masyarakat yang tidak punya kartu tani tidak akan mendapatkan pupuk subsidi,” kata Wawan.
Lebih lanjut Wawan menjelaskan, mulai 1 September tahun ini pembelian pupuk bersubsidi harus menggunakan kartu tani. Tetapi kendalanya kartu tani belum semua didistribusikan ke RDKK.
“Bersama bank BNI kita melakukan penyaluran kartu tani pada setiap harinya ada 2-3 Kecamatan untuk penyaluran agar bulan Oktober penyaluran selesai,” jelas Wawan.
Menanggapi pertanyaan terkait distribusi pupuk yang diwakili Agus S, pihaknya menyampaikan jika pupuk bersubsidi sampai ke kios sesuai dengan SK Bupati dan RDKK yang ada, Dan pendistribusian disesuaikan dengan kuota di masing-masing kecamatan.
Sementara realokasi dan evaluasi dari hasil pendistribusian di masing-masing kecamatan, Kita menyediakan pupuk bersubsidi sampai ke kios sesuai dengan SK Bupati dan RDKK yang sudah ada, Dan pendistribusian disesuaikan dengan kuota di masing-masing kecamatan.
“Sementara realokasi dan evaluasi dari hasil pendistribusian di masing-masing kecamatan,” tuturnya.
Menanggapi masalah terkait kartu tani, Anggi dari Bank BNI menyempaikan kartu tani yang tidak bisa digunakan, karena rekening dari distributor tidak aktif dan mengakibatkan kartu tani tidak dapat digunakan.
Per 2020 Bank BNI menerima data petani yang berasal dari Dispendukcapil data tersebut otomatis dicocokkan, jika data tidak cocok sistem otomatis akan menghapus petani tersebut. Hal ini yang mengakibatkan kartu tani belum tercetak semua.
“Untuk permasalahan kartu tani yang tidak bisa digunakan, hal tersebut diakibatkan karena rekening dari distributor tidak aktif dan mengakibatkan kartu tani tidak dapat digunakan,” kata anggi.
Hasil akhir dari hearing hari ini, Ketua Komisi II, Idris Marbawi berharap, ada win win solution untuk permasalahan distribusi pupuk di Blitar Selatan. Untuk jatah pupuk yang dikirim ke wilayah utara untuk dikembalikan ke wilayah selatan dan mohon untuk diprioritaskan untuk Blitar Selatan. Dan harus adanya komunikasi jika adanya penyaluran pupuk bersubsidi. (min)
