SURABAYA, PETISI.CO – Lima Kabupaten di Jawa Timur (Jatim) menjadi pilot project program nasional Percepatan Pengentasan Kemiskinan Ekstrem. Kelima kabupaten itu, Probolinggo, Sumenep, Bangkalan, Bojonegoro dan Lamongan.
Pemilihan lima kabupaten itu, disampaikan Wakil Presiden RI KH Ma’ruf Amin selaku Ketua Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) dalam Rakor Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem bersama dengan Gubernur dan Bupati/Walikota dari 7 provinsi yang menjadi percontohan atau pilot project program ini secara virtual.
Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa hadir secara virtual bersama Bupati Sumenep Achmad Fauzi, Bupati Bangkalan R. Abdul Latif Amin Imron, Bupati Lamongan Yuhronur Efendi, beberapa Kepala OPD di lingkungan Pemprov Jatim serta Kepala Bappeda dari lima kabupaten di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Selasa (28/9/2021).
Kepada wartawan, Khofifah mengatakan, Kementerian Koordinator Perekonomian ini akan mengintervensi selama tiga bulan kedepan. Lima Kabupaten yang ditunjuk, merupakan pilihan dari pemerintah pusat.
Sedangkan lima kecamatan di masing masing Kabupaten tersebut, dipilih oleh Pemerintah Daerah (Pemda) setempat. “Tapi penunjukkan Desanya, adalah kewenangan Kementerian Desa (Kemendes),” ujarnya.
Namun demikian, Khofifah mengakui, hingga kini belum ada kualifikasi pakem terkait dengan arti kemiskinan ekstrem yang dimiliki oleh Badan Pusat Statistik (BPS).
Merujuk pada pengertian yang dikeluarkan Bank Dunia dan PBB, kemiskinan ekstrem adalah yang pengeluarannya dibawah USD1,9 per hari per kapita. “Yang dibawah USD1,9 per day, itulah masuk kategori kemiskinan ekstrem,” tandasnya.
Dari Rakor tersebut diketahui, di Jatim terdapat 4,5 juta warga miskin di Jatim. Dari jumlah itu, sekitar 1,7 juta diantaranya masuk kategori kemiskinan ekstrem.
Kemiskinan tertinggi terdapat di Kabupaten Probolinggo. Disusul Sumenep dan Bangkalan. Sedangkan Lamongan berada di peringkat 14 dan Bojonegoro di peringkat 19.
“Kami menerjunkan 15 OPD (organisasi perangkat daerah) untuk penanganan percepatan penanggulangan kemiskinan ekstrem di Jatim,” tuturnya.
Data BPS Jatim mencatat, pada bulan Maret 2021, jumlah penduduk miskin di Jatim berkurang 13.240 jiwa. Dari kondisi September 2020 sebanyak 4.585.970 jiwa atau 11,46 persen, menjadi 4.572.730 jiwa atau sebesar 11,40 persen. Sementara angka pengangguran mencapai 5,17 persen.
Pada wilayah perkotaan persentase penduduk miskin meningkat 0,01 persen. Dari 8,37 persen pada bulan September 2020 menjadi 8,38 persen pada Maret 2021. Sementara persentase penduduk miskin di pedesaan pada September 2020 sebesar 15,16 persen, turun menjadi 15,05 persen pada Maret 2021.
Selama periode September 2020 – Maret 2021, jumlah penduduk miskin di daerah perkotaan naik sebanyak 20.090 jiwa. Dari 1.820.130 jiwa pada September 2020 menjadi 1.840.210 jiwa pada Maret 2021.
Sementara di daerah pedesaan turun sebanyak 33.320 jiwa. Dari 2.765.840 jiwa pada September 2020 menjadi 2.732.510 jiwa pada Maret 2021. (bm)
