Surabaya, petisi.co – Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya mengajak Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk meningkatkan kolaborasi dalam mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD), terutama dari sektor pajak. Pendapatan dari pajak menjadi salah satu penopang utama pembangunan infrastruktur di Kota Pahlawan.
Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, menekankan bahwa sebagian besar pembangunan infrastruktur di kota ini bersumber dari PAD, yang berasal dari pajak daerah, retribusi daerah, dan sumber lainnya.
“Saya berharap DPRD turut membantu meningkatkan PAD. Caranya bagaimana? Saya nyuwun tulung (minta tolong), agar DPRD dan pemkot bisa turun bersama melakukan inspeksi,” ujar Wali Kota Eri pada Jumat (10/1/2025).
Menurutnya, salah satu fungsi DPRD sebagai legislatif adalah melakukan pengawasan, termasuk dalam sektor pajak. Oleh karena itu, DPRD memiliki kewenangan untuk mengawasi pajak, baik di hotel maupun restoran.
“Pengawasan adalah bagian dari tugas DPRD. Jadi, mereka berhak turun langsung ke hotel dan rumah makan untuk melakukan pengawasan,” tegasnya.
Eri optimistis bahwa pengawasan gabungan antara Pemkot dan DPRD akan berdampak signifikan dalam meningkatkan PAD Surabaya.
“InsyaAllah, kalau DPRD dan pemerintah kota turun bersama, PAD kita akan semakin cepat naik. DPRD tidak hanya memanggil pihak terkait, tetapi juga bisa langsung mengecek lokasi seperti hotel, rumah makan, dan tempat lainnya,” tambahnya.
Terkait permintaan DPRD agar proyek pembangunan tahun 2025 segera dilelang, Wali Kota Eri memastikan proses tersebut sudah berjalan. “Beberapa proyek sudah dilelang dan sebagian lainnya akan dimulai pada Februari,” ungkapnya.
Ia juga menegaskan bahwa keberlanjutan pembangunan infrastruktur sangat bergantung pada ketersediaan anggaran yang berasal dari PAD.
“Ketika kontrak proyek dilakukan, Pemkot selalu memastikan ketersediaan anggarannya terlebih dahulu,” tuturnya.
Sebagai informasi, anggaran pendapatan daerah Kota Surabaya tahun 2025 direncanakan mencapai Rp12,137 triliun. Dari jumlah tersebut, Rp8,796 triliun bersumber dari PAD, sementara Rp3,340 triliun berasal dari pendapatan transfer. (dvd)
