LAMONGAN, PETISI.CO – Penggunaan pupuk subsidi untuk sektor perikanan di Kabupaten Lamongan nampaknya tidak akan difasilitasi oleh Pemerintah. Hal itu disinggung Menteri Koordinator (Menko) Perekonomian Erlangga Hartarto, dalam kunjungannya menemui kelompok petani milenial di Aula Gajah Mada lantai 7 gedung Pemkab Lamongan, Kamis (14/12/2023).
Erlangga menekankan, diperlukan adanya pengawasan penggunaan pupuk subsidi, agar tidak terjadi kesalahan penerima dan pemanfaatannya. Sebab pupuk subsidi diberikan Pemerintah kepada petani.
“Kami disini fokus petani, kalau kesulitan pupuk tentu kuotanya harus diperhatikan apakah petani dapat jatah pupuk atau jatahnya pindah ketempat lain, apalagi di Lamongan kan petambak juga yang memanfaatkan pupuk tersebut,” kata Erlangga Hartarto, yang juga ketua umum Partai Golkar.
Menanggapi pernyataan itu, M Yusuf, perwakilan petani mengatakan, kebijakan pemerintah yang menghentikan alokasi pupuk subsidi bagi sektor perikanan bukanlah keputusan dan kebijakan yang tepat.
Hal itu menurut Yusuf, kondisi lahan perikanan di kabupaten Lamongan sangat spesifik. Sebab, dengan menerapkan pengelolaan air petani tambak bisa merencanakan dan menentukan lahan garapan akan ditanami padi atau dibuat kolam ikan.
“Pemerintah jangan hanya melihat kondisi lahannya, meskipun saat musim penghujan sering tergenang air, bukan berarti tidak bisa di tanami padi,” kata Yusuf.
Tetapi, sejak dihentikan alokasi pupuk subsidi untuk sektor perikanan, petani tambak di Lamongan seringkali mengalami kerugian karena tingginya harga pupuk non subsidi. Hal ini dikarenakan pada lahan yang ada, budi daya perikanan di kabupaten Lamongan tidak akan maksimal tanpa menggunakan pupuk.
“Inilah yang melatar belakangi petani tambak mengajukan perubahan pola tanam, Padi, Ikan, Padi, ” terangnya.
Sebelumnya, dalam menyusun Rencana Definitif Kegiatan Kelompok (RDKK), petani di 7 kecamatan mayoritas memakai pola tanam Ikan, Ikan, Padi. Namun kondisi ini sangat merugikan petani Lamongan, karena memerlukan tambahan modal hingga 4 kali lipat untuk pembelian pupuk non subsidi.
“Dan saat panen, biaya pembelian pupuk tidak sebanding dengan harga ikan. Sehingga kami ingin beralih lagi menanam padi,” sambungnya.
“Tapi ketika petani menanam padi 2 kali dalam setahun, malah PPL (Petugas Penyuluh Lapangan) membatasi jatah pupuk subsidi hanya satu kali, apakah petani dipaksa beli non subsidi untuk padi,” pungkasnya. (yus)
