SURABAYA, PETISI.CO – Pemkot Surabaya telah menggelar acara sosialisasi yang bertujuan untuk sinkronisasi data kemiskinan melalui registrasi sosial ekonomi (Regsosek). Acara tersebut merupakan bagian dari upaya untuk meningkatkan akurasi dan efektivitas dalam menangani masalah kemiskinan di wilayah tersebut.
Dalam acara yang diadakan bersama Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Pemkot Surabaya memberikan pelatihan tentang penggunaan aplikasi Sepakat (Sistem Perencanaan Pembangunan Berbasis Data Regsosek Terpadu). Sebanyak 209 peserta dari berbagai perangkat daerah di tingkat kelurahan dan kecamatan di Kota Surabaya turut serta dalam acara ini.
Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi menegaskan pentingnya sinkronisasi data kemiskinan dari tahun 2022 hingga 2024. Data Regsosek yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) akan dicocokkan dengan data kemiskinan yang dimiliki oleh Pemkot Surabaya.
“Sosialisasi registrasi data kemiskinan dan pelatihan aplikasi Sepakat adalah langkah awal dalam proses menyinkronkan data kemiskinan. Kami berharap dengan sinergi antara Bappenas dan Pemkot Surabaya, kami dapat mengidentifikasi dan menangani kemiskinan dengan lebih efisien,” ungkap Eri.
Ditambahkannya, pembaruan data kemiskinan sangat penting karena situasi sosial ekonomi masyarakat dapat berubah dari waktu ke waktu.
Sementara itu, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian, dan Pengembangan (Bappedalitbang) Kota Surabaya, Irvan Wahyudradjat, menekankan bahwa data yang terkumpul tidak hanya mencakup keluarga miskin, tetapi juga keluarga sejahtera dan prasejahtera.
Irvan memastikan, data kemiskinan tahun 2022 dengan 2024 berbeda. Karena selama ini Wali Kota Eri Cahyadi telah memberikan berbagai intervensi untuk keluarga miskin di Surabaya.
“Ya pasti berkurang, karena Pak Wali sudah memberikan intervensi e-Peken, Padat Karya, Kampung Madani, hingga Kampung Pancasila. Dalam setahun terakhir kan intervensi yang diberikan oleh pemkot sudah cukup banyak,” ujarnya.
Selain itu, survei yang dilakukan oleh BPS dan Pemkot Surabaya berbeda. Pasalnya, survey yang dilakukan oleh BPS jangkanya tahunan. Sedangkan pemkot terus melakukan update setiap bulan dengan mengerahkan perangkat kelurahan, kecamatan, hingga OPD.
“Karena memang BPS itu surveinya tahunan, anggarannya besar. Tapi kalau kita kan punya sendiri, bisa update tiap bulan,” pungkas Irvan. (dvd)
