LAMONGAN, PETISI.CO – Meningkatnya eskalasi angka penderita Covid-19 mengakibatkan beberapa proyek yang bersumber dari DAK dan berjumlah kurang lebih Rp 65 M terancam batal, untuk penanggulangan penyebaran Covid-19.
Hasil itu diketahui setelah menindaklanjuti surat dari menteri keuangan RI, yang mengintruksikan proyek pembangunan yang bersumber dari DAK untuk dihentikan pelaksanaanya pada tahun ini.
Untuk itu Komisi C memanggil dinas terkait hari ini, Selasa (14/420) guna rapat dengar pendapat dengan Dinas Bina Marga, DPRKP atau Perkim dan Dinas SDA Lamongan di gedung DPRD.
Burhanuddin Ketua Komisi C mengatakan, berkaitan dengan adanya surat instruksi dari Kemenkeu kita dan teman-teman komisi C yang lain sangat mendukung penundaan pembangunan proyek infrastruktur yang bersumber dari DAK.
Yang kurang lebih nilainya sebesar Rp 65 miliar. Karena keselamatan rakyat adalah prioritas utama, toh kemungkinan juga dana tersebut nanti akan digunakan untuk penanggulangan pandemi Covid-19.
Karena penundaan atau penghentian sementara pembangunan ini tidak serta semua berhenti. Kan masih ada proyek yang skala prioritas yang bersumber dari DAU atau lainnya tetap berjalan pembangunannya.
Maka arahan komisi C kepada mitra kerja kami dinas-dinas tersebut, untuk tidak mengurangi pembangunan infrastruktur yang berskala prioritas.
Seperti pembangunan jalan, normalisasi sungai dan lainnya, yang mana pada tahun ini Lamongan diterpa banjir besar sepanjang 21 tahun terakhir. Serta banyaknya jalan yang rusak parah perlu segera ditangani untuk menunjang perekonomian warga lamongan itu sendiri.
Dalam kesempatan yang sama, Plt Dinas SDA Jupri mengatakan, kalau di pihak kami dinas SDA tidak ada masalah terkait arahan dari kementrian keuangan dan Komisi C DPRD Lamongan untuk penundaan kegiatan. Kan sesuai juga dengan surat edaran Menkeu RI.
“Lha wong kondisi sekarang juga sedang banjir di sebagian wilayah Lamongan. Kalau untuk dinas lain monggo bertanya pada yang bersangkutan saja,” tandas Jupri. (ak)
