BLITAR, PETISI.CO – Sidang Paripurna DPRD Kabupaten Blitar dalam agenda LKPJ Bupati Blitar tahun anggaran 2019 yang digelar, Rabu (22/04/20) di Aula sidang Paripurna DPRD Kabupaten Blitar di Kanigoro, sebelum palu diketok diwarnai instruksi dan protes Fraksi Kebangkitan Bangsa (F.PKB).
Panoto juru bicara Fraksi PKB kepada wartawan petisi.co mengatakan, dalam persidangan tadi sebelum palu diketok memang diwarnai instruksi, menurutnya sangat menyadari bahwasanya sidang Paripurna ini dalam kondisi menghadapi darurat Covid-19 sehingga dilaksanakan sesuai dengan tahapan protokoler kesehatan.
“Namun terkait dengan proses perjalanan sidang tadi ada dua mekanisme yang tidak dilalui sehingga tadi sebelum palu diketok ada instruksi, namun karena pendapat dari beberapa fraksi masing-masing sehingga rapat paripurna dapat diteruskan kembali,” kata Panoto.
Panoto yang juga sebagai Sekretaris Komisi DPRD Kabupaten Blitar menjelaskan, kalau pendapatnya apapun dan bagaimanapun karena ini persoalan yang sangat serius karena terkait LKPJ Bupati, maka aturan dan mekanisme harus dilaksanakan.
“Karena hal ini rawan dengan gugatan, kalau ini nanti ada yang usil kita bisa digugat, padahal ini kan dapat di model minimalis, tetapi tahapan demi tahapan harus tetap di lalui sesuai dengan mekanisme dan aturan yang berlaku,” jelas Panoto.
Panoto juru bicara Fraksi PKB ini berharap, akhir dari pada rekomendasi terhadap LKPJ Bupati 2019 ini benar-benar syah adanya, yang tadi di lalui seperti pendapat akhir fraksi. Sehingga rekomendasi ini seperti dipaksakan, seakan akan rekomendasi ini merupakan pendapat akhir fraksi.
“Padahal sebetulnya ini tidak bisa, karena pansus yang dikirim fraksi-fraksi ini yang ditugasi untuk membahas dalam rangka menjadi anggota pansus, jadi bukan atasnama fraksi, kalau kondisi ini itu bukan pendapat fraksi tapi hasil rapat pansus. Ya mudah-mudahan saja semua ini dapat di pahami oleh masyarakat luas,” ungkapnya. (min)
