Surabaya, petisi.co – Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus mempercepat proses pembebasan lahan untuk mendukung pembangunan underpass di Bundaran Taman Pelangi, atau yang dikenal sebagai Bundaran Dolog. Ditargetkan, pembangunan fisik proyek ini dapat dimulai pada pertengahan tahun 2025 setelah seluruh proses pembebasan lahan selesai.
Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, mengungkapkan bahwa Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan (DPRKPP) sedang berfokus mempercepat pembebasan lahan yang tersisa.
“Saat ini masih ada beberapa proses yang berlangsung di pengadilan. Kami menargetkan pembangunan dapat dimulai pertengahan tahun dengan dukungan koordinasi bersama pemerintah pusat,” jelas Eri Cahyadi, Jumat (17/1/2025).
Menurut Wali Kota Eri, terdapat sekitar 16 bidang tanah (persil) yang masih dalam tahap pembebasan. Ia optimistis seluruh lahan tersebut dapat dibebaskan maksimal pada triwulan pertama 2025. “Kami terus berupaya agar sisa 16 persil ini bisa segera kami bebaskan,” tambahnya.
Setelah seluruh lahan berhasil dibebaskan, pembangunan fisik underpass akan dimulai pada pertengahan 2025. Anggaran proyek ini sepenuhnya didukung oleh pemerintah pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). “Kami sudah menyampaikan kebutuhan ini kepada pemerintah pusat untuk pelaksanaan pembangunan,” kata Eri.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (Bappedalitbang) Kota Surabaya, Irvan Wahyudradjad, menegaskan bahwa proyek ini memiliki peran strategis dalam meningkatkan aksesibilitas perekonomian dan mengurangi kemacetan di kawasan tersebut.
“Underpass Bundaran Dolog dirancang untuk memperlancar akses dari arah Sidoarjo, terutama di area perlintasan yang sering mengalami kemacetan pada jam-jam sibuk,” ujar Irvan.
Ia juga menambahkan bahwa proyek ini merupakan bagian dari program prioritas Pemkot Surabaya yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Surabaya 2021-2026.
“Kami menjalankan program-program prioritas sesuai RPJMD, dengan pembiayaan melalui APBD atau sumber pendanaan alternatif lainnya,” pungkas Irvan. (dvd)
