Surabaya, petisi.co – Di tengah ancaman pemangkasan Transfer Keuangan Daerah (TKD) dari pemerintah pusat, Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya tak tinggal diam. Di bawah kepemimpinan Wali Kota Eri Cahyadi, Pemkot memilih jalur solutif dengan menata ulang manajemen keuangan daerah.
Strategi fiskal yang diusung bertumpu pada tiga pilar utama: kejujuran, optimalisasi aset, dan pengawasan berbasis teknologi.
“Pentingnya kejujuran dalam laporan keuangan adalah kunci. Dengan begitu, semua kebutuhan dan pengeluaran bisa dikontrol dan dievaluasi secara transparan,” ujar Wali Kota Eri, Kamis (18/9/2025).
Tak ingin terus bergantung pada dana pusat, Pemkot juga menyiapkan jurus lain: mengoptimalkan aset daerah yang selama ini idle atau kurang produktif.
“Aset-aset yang belum dimanfaatkan akan kita sewakan. Ini bisa jadi sumber pendapatan baru untuk menutup kekurangan TKD,” jelasnya.
Langkah ini diyakini mampu memberikan suntikan fiskal baru bagi kota tanpa harus menaikkan beban pajak bagi warga.
Di sisi lain, sistem pengawasan keuangan daerah diperketat. Salah satunya melalui penerapan sistem non-tunai dan digitalisasi transaksi, terutama di sektor yang rentan seperti pajak hotel dan restoran.
“Kita pakai aplikator digital. Jadi datanya langsung masuk ke sistem pemkot. Ini menjamin transparansi dan mencegah kebocoran anggaran,” tambahnya.
Dengan data yang terintegrasi real-time, Pemkot tak perlu lagi bergantung pada inspeksi manual, sehingga pengawasan lebih efisien dan akurat.
Wali Kota Eri menegaskan bahwa meski tantangan fiskal kian kompleks, Pemkot Surabaya tidak kehilangan arah. Justru melalui strategi ini, Surabaya ingin membuktikan bahwa kemandirian fiskal adalah mungkin.
“Dengan fiskal yang kuat dan strategi yang matang, Surabaya siap hadapi tantangan ekonomi dengan kepala tegak,” pungkasnya. (dvd)
