Petisi
Gubernur Khofifah melaunching program aplikasi SP2D online.
PEMERINTAHAN

Pemprov Jatim Launching Aplikasi SP2D Online dan Paperless Digital Signing

SURABAYA, PETISI.CO – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur (Jatim) melaunching aplikasi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Online, Paperless, dan Digital Signing serta E-EValuasi APBD Kabupaten atau Kota di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Rabu (6/11/2019).

Sebelum dilaunching, Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa memiliki harapan atas program ini. Dia bermimpi ingin mewujudkan seluruh Jatim bisa terkoneksi dan diakses secara real time. Dari pemanfaatan teknologi ini, mimpinya perlahan bisa diwujudkan.

“Kita kepingin Jatim connect, tapi kan disisir-sisir gitu, mana yang memungkinkan untuk kita bangun transparansi dan bisa diakses real time. Antara lain adalah aplikasi SP2D Online, Paperless, Digital signing dan E-Valuasi APBD Kabupaten atau Kota,” katanya.

Melalui program tersebut, Khofifah berharap bahwa koneksitas di antara perencanaan dan penganggaran, e planning dan e-budgeting secara regional provinsi Jatim bisa kita lakukan.

Jumadi diwawancarai usai launching aplikasi SP2D online.

Hingga kini, ada 14 dari 38 Kabupaten dan Kota yang telah memanfaatkan hal ini. Sekarang tinggal 2814 kabupaten/kota yang diarahkan untuk menggunakan aplikasi tersebut.

“Kita berpikirnya regional, karena memang secara APBD Jatim ini 38 kabupaten kota sehingga terbesar di Indonesia. Sehingga presisi, akurasi dan akuntability dari perencanaan dan penganggaran ini akan terus disiapkan,” paparnya.

Tak hanya itu, Khofifah menyebut aplikasi ini merupakan yang pertama diluncurkan di Indonesia. “Kita juga mendengar tadi dari Direktur Perencanaan Anggaran, ini tadi baru dirumuskan oleh Kementerian Dalam Negeri. Nah kita rupanya kategori kelompok pertama yang inisiasi dari Mendagri yang sama dengan berintegrasi nya antara perencanaan anggaran,” jelasnya.

Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Jatim, Jumadi menjelaskan ada beberapa keunggulan aplikasi ini. Misalnya saja lebih efektif dan efisien.

“Di pengelolaan keuangan daerah kan tidak hanya penganggaran, tapi juga ada perbendaharaan,” ujarnya.

Perbendaharaan ini, lanjutnya, yang selama ini otorisasi dan pencairan itu, secara konvensional kita lakukan langkah-langkah untuk efektif dan efisiennya seperti apa. Karena puluhan ribu pihaknya mengerjakan SP2D, apalagi kalau di akhir tahun itu bisa numpuk.

Oleh karena itu dengan sistem SP2D online ini yang paperless, digital signing, kita mendesain untuk kecepatan untuk transparansi. Kelebihannya juga bisa dilakukan dimanapun.

“Tidak hanya di kantor. Misalnya, kepala OPDnya sedang bepergian ke Jakarta, tetap bisa melakukan lewat smartphonenya. Ini nilai kelebihan dari aplikasi ini,” paparnya. (bm)

terkait

Gubernur Khofifah: Posisi Wantimpres Merupakan Pos Strategis

redaksi

Plt Bupati Maryoto Ajak Selalu Tingkatkan Ketaqwaan Terhadap Allah SWT

redaksi

Bapeda Pemkab Mojokerto Gelar Penyampaian SPPT, DHKP dan SSPD

redaksi