SURABAYA, PETISI.CO – Berdasarkan hasil kesepakatan dalam rapat Pansus Raperda Retribusi Daerah dan Pajak Daerah (RDPD) kota Surabaya akan menghapus retribusi pemakaman pada 2024 mendatang.
Dalam hal ini Pansus berpandangan, retribusi ini tidak signifikan mendongkrak PAD Surabaya. Justru yang dapat mendongkrak PAD retribusi adalah krematorium atau pembakaran jenazah.
Menyikapi hal itu, Pimpinan DPRD Surabaya A.H. Thony mengaku mengapresiasi pemikiran pemkot bersama Pansus menggratiskan biaya pemakaman.
Tetapi, ia menekankan penghapusan retribusi jangan sampai menimbulkan diskriminasi bagi para pemeluk agama lain.
“Mereka ini kan juga membutuhkan layanan pemakaman,” kata A.H. Thony, Jum’at (21/07/2023).
Namun bila aturan tersebut hanya berlaku bagi para umat muslim dan kristiani. Sementara untuk kremasi diberikan beban. Ia khawatir akan menimbulkan gejolak. Sebab, mereka merasa tidak terayomi dalam Perda itu.
Sehingga A.H. Thony berpesan, Pansus dalam menggodok Perda ini harus bisa memberikan rasa keadilan bagi semua umat beragama, agar tetap terbangunnya persatuan dan kerukunan.
“Jangan menimbulkan konflik antar pemeluk umat beragama, itu nanti akan jadi sebuah masalah,” tegas A.H. Thony.
Legislator Gerindra ini menegaskan, sebaiknya Pansus memikirkan kebersamaan di dalam menanggung rasa duka. Agar mereka semua tak terbebani.
Tak terkecuali proses pemulasaraan dan pemakaman jenazah, karena terdapat konsekuensi materi yang harus ditanggung. Misalnya siapa yang meng-cover lahannya, perawatan, penggalian kubur dan lainnya.
Legislator Partai Gerindra ini menghimbau, Pansus bisa lebih dalam mengkaji raperda, supaya ada regulasi yang memberikan ruang bagi terbentuknya semacam Sinoman level kota.
“Sehingga nanti siapapun yang berduka ada sumbangan yang bersifat meringankan semua pihak,” pungkas Drs. A. Hermas Thony, M.Si., selaku Wakil Ketua DPRD Surabaya. (riz)
