LAMONGAN, PETISI.CO – Bantuan Langsung Tunai (BLT) di beberapa desa yang ada di Kabupaten Lamongan menuai persoalan baru. Terkesan hanya mementingkan proyek fisik dari Dana Desa (DD) untuk keuntungan dan penerima BLT juga orang orang dekat penguasa desa.
Hal itu mencuat dari Desa Mungli Kecamatan Kalitengah Kabupaten Lamongan, yang dibeberkan oleh Karji. Pasalnya BLT yang bersumber dari Dana Desa (DD) tahun 2020 dan dialokasikan untuk warga miskin atau kurang mampu yang terdampak Covid-19 di Kabupaten Lamongan dinilai masih terlalu kecil, bahkan belum tepat sasaran.
Lebih detail Karji menjelaskan, jika penerima manfaat di desanya hanya ada sebanyak 29 Kepala Keluarga (KK). Sementara anggaran yang disediakan yakni sebesar 25% dari potongan DD sekitar 700 juta rupiah.
Harusnya jika DD 700 juta rupiah dan dianggarkan sebesar 25% dari DD untuk BLT, bisa menjangkau 156 KK penerima BLT sebesar 600 ribu. Dengan nilai kurang lebih 175 juta rupiah untuk tiga kali pembagian BLT selama satu tahun.
Sementara saat ini kan hanya 29 KK penerima BLT, yang mana setiap bulannya mendapat BLT 600 ribu rupiah, maka didapat jumlah 17 juta empat ratus ribu rupiah. Jika sebanyak 3x dalam setahun pembagian BLT, itu hanya sebesar 52 juta dua ratus ribu rupiah.
“Maka untuk itu hemat saya, Pemdes Mungli ini terlalu irit untuk bantuan pada warga terdampak corona, serta dalam kaca mata kami, menduga pemdes Mungli meraup keuntungan dengan memperbanyak garapan fisik supaya banyak hasilnya,” ujarnya.
Sedangkan di sisi lain penerima BLT tidak tepat sasaran yakni, orang-orang dekat kades atau masih famili dari perangkat desa yang terakomodir BLT. Contohnya anak dari seorang perangkat desa menerima BLT.
“Yang secara kasat mata si anak perangkat desa tersebut mempunyai mobil, ini kan tidak sesuai dengan azaz keadilan,” ujarnya.
Sedangkan di sekitarnya masih banyak warga yang lebih membutuhkan, namun belum mendapatkan bantuan.
Sementara, Kepala Desa Mungli, Sutrisno, membenarkan terkait realisasi bantuan tunai tersebut, namun ia menjelaskan jika penerima manfaat yang dimaksud adalah warga yang mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dari tempatnya bekerja akibat bencana pandemi Covid-19.
“Memang ada 1, tapi dia terkena PHK akibat bencana Covid ini,” kata Sutrisno.
Sutrisno menambahkan, jika dari jumlah penerima BLT yang ada, sudah melalui proses pendataan yang menghasilkan sebanyak 29 KK yang juga merupakan warga yang belum pernah mendapatkan bantuan apapun dari program pemerintah.
“29 KK ini belum pernah menerima bantuan apapun dari program pemerintah. Sedangkan yang lainnya banyak yang sudah,” imbuhnya.
Seperti yang diketahui, realisasi Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang bersumber dari Dana Desa (DD) untuk warga miskin atau kurang mampu yang terdampak Covid-19, akan dicairkan selama 3 bulan sekali dalam satu tahun ini.
Hal itu dikatakan oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Lamongan, Khusnul Yaqin, yang juga menjelaskan jika realisasi bantuan tersebut menyesuaikan Surat Edaran (SE) Menteri Desa, Pembangunan Desa Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT), Nomor 8, Tahun 2020, tentang desa tanggap Covid-19 dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa, yang juga diatur terkait batasan maksimal anggaran yang digunakan.
“Kalau desa itu menerima DD kurang dari Rp 800 juta, maka potongan maksimal 25%. Dan kalau mendapat 800 juta sampai 1,2 miliyar, potongan maksimalnya 30%. Sedangkan jika mendapat DD 1,2 miliyar ke atas, potongan maksimal 35%,” terangnya.
Khusnul Yakin juga menjelaskan jika anggaran DD yang masih belum digunakan atau terserap untuk BLT. Maka dialokasikan untuk biaya tanggap Covid-19 dengan melakukan upaya penanganan dan pencegahan lainnya, serta dialokasikan untuk kegiatan pemberdayaan ataupun pembangunan desa.(ak)
