MALANG, PETISI.CO – Rapat Paripurna DPRD Kota Malang dalam rangka penyampaian Pandangan umum Fraksi-Fraksi Terhadap Ranperda APBD Tahun Anggaran 2024 digelar di ruang Rapat Gedung DPRD Jalan Tugu No.1A Kota Malang, Senin (20/11/2023).
Rapat dihadiri Pj. Wali Kota Malang Dr. Wahyu Hidayat, Sekda Erik Setyo Santoso, Ketua DPRD Kota Malang I Made Riandiana Kartika, SE, anggota DPRD serta Forum Komunikasi Pimpinan Daerah, Kepala OPD, dan Camat.
Rapat Paripurna DPRD dipimpin I Made Riandiana Kartika, dengan menunjuk satu persatu fraksi-fraksi DPRD membacakan pandangannya berkenaan dengan Ranperda APBD TA 2024.
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menyoroti soal ;
- Proyeksi PAD sebesar Rp.1.226.378.336.360,00 (1 Trilyun 226 Milyard 378 Juta 336 Ribu 360 Rupiah ) pada tahun anggaran 2024 berdasarkan dokumen KUA-PPAS menjadi 813.740.836.360 ( 813 Milyard 740 Juta 836 Ribu 360 Rupiah )
Dalam draf APBD Tahun Anggaran 2024 menyisakan banyak satu fakta bahwa perlu effort yang kuat dan inovasi yang tidak biasa, namun tetap berada pada jalur peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
Apa saja bentuk usaha dan upaya luar biasa Pemerintah Kota Malang dalam mewujudkan kemandirian ekonomi daerah dengan PAD 60 persen dalam proporsi anggaran daerah.
- Persoalan yang lain dari sumber Pendapatan Daerah dari sektor Pajak Daerah dan Retribusi daerah seharusnya sudah mulai didesain strategi ketercapaiannya, sehingga tiap tahun memiliki konsistensi pendapatan, sebab proyeksinya selalu fluktuasi.
- Pada aspek Belanja Daerah dialokasikan sebesar Rp. 2.170.322.826.007 ( 2 Trilyun 170 Milyard 322 Juta 826 Ribu 007 Rupiah ) dimana Belanja Operasi terutama Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp. 1.042.327.293.310 ( 1 Trilyun 042 Milyard 327 Juta 293 Ribu 310 Rupiah ) harus dilakukan.
Sementara Partai Kebangkita Bangsa (PKB), Fraksi PKB minta penjelasan kondisi fisik atas seluruh bangunan sekolahan baik SD maupun SMP yang ada di Kota Malang. Hal ini perlu kami sampaikan karena banyaknya keluhan atas bangunan-bangunan sekolah yang dalam kondisi memprihatinkan.
- Mohon penjelasan atas subsidi yang diberikan oleh Pemerintah Kota Malang kepada Masyarakat yang tidak mampu agar mereka terus bisa bersekolah. Karena masih banyak keluhan dari Masyarakat atas adanya biaya yang membebani Masyarakat.
- Mohon penjelasan terhadap kondisi sekolah sekolah swasta, dimana lebih banyak sekolah swasta yang kondisinya memprihatinkan dari pada yang mampu bertahan dengan baik, terutama ketika musim penerimaan siswa baru. Pembinaan apa yang dilakukan oleh Pemerintah atas sekolah swasta di Kota Malang.
- Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini merupakan ujung tombak didalam pembinaan karakter dan kecerdasan anak Bangsa. Fakta dilapangan begitu banyak PAUD yang didirikan dandibina oleh lingkungan baik RW maupun lembaga kemasyarakatan lain, namun kenyataannya pembiayaan untuk menghidupkan PAUD sangat tidak memadai walaupun itu mengandalkan iuran dari orang tua didik.
Upaya apa saja yang dilakukan oleh Pemerintah didalam menunjang penyelenggaraan Pos Paud agar bisa berjalan dengan baik termasuk pembiayaannya.
PKS mempertanyakan berkaitan dengan turunnya proyeksi PAD yang dianggapnya berbanding terbalik dengan Yang lainnya tentang belanja pegawai sebesar 45 persen dari APBD atau sebesar 984 miliar lebih.
Sementara itu Ketua DPRD Kota Malang I Made Riandiana Kartika kepada awak media menjelaskan, Bahwa PAD kita itu akan berkurang 400 miliar ini sangat besar seandainya dipakai belanja untuk masyarakat pasti besar.
“Tetapi Pemkot Malang juga tidak berani menganggarkan itu karena landasan hukumnya tidak ada untuk PAD 400 Miliar, sehingga teman-teman nanti minta terutama dari komisi B dan badan anggaran nanti agar semua ini betul-betul dikaji yang mendalam,” tuturnya.(clis)
