SURABAYA, PETISI.CO – Pemkot Surabaya melakukan serah terima dana hibah dari pemerintah pusat, melalui penandatangan Naskah Perjanjian Dana Hibah (NPHD). Bantuan ini diperuntukkan bagi para pelaku-pelaku usaha di sektor industri pariwisata, sekaligus menjadi stimulus menggerakan pemulihan ekonomi nasional.
Menurut Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Kota Surabaya, Antiek Sugiharti, mengalirnya dana hibah ini merupakan bentuk suntikan bantuan kepada para pelaku usaha pariwisata di tengah paceklik pandemi Covid-19.
“Ini adalah program dari kementrian (Pariwisata dan Ekonomi Kreatif). Hibah dari pusat yang diperuntukkan kepada pengusaha industri pariwisata, khususnya hotel dan restoran yang sesuai ketentuan memenuhi dalam KBLI (Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia) hotel dan restoran,” kata Antiek saat ditemui seusai pelaksanaan penandatangan NPHD, di Lantai 2 Mal Pelayanan Publik Siola Surabaya, Kamis (3/12/2020).
Sebagaimana diketahui, Covid-19 seolah menimbulkan daya kejut yang luar biasa pada pelaku sektor industri pariwisata. Banyak penyedia jasa layanan terpuruk di masa krusial akibat serang virus korona.
Antiek menyebut, sesuai petunjuk teknis (juknis) mengalirnya hibah ini juga dimaksudkan untuk melakukan pemulihan ekonomi nasional.
“Sehingga hotel dan restoran diberikan insentif dari perhitungan kemarin yang mereka telah membayar pajak. Karena ketika pandemi hotel dan restoran banyak yang tidak operasi. Sehingga hotel itu bisa digunakan untuk CHSE (clean, health, safety, environment). Jadi untuk kebersihan, kesehatan, kemananan, dan lingkungan,” jelas Antiek.
Total kucuran dana hibah kepada pelaku industri pariwisata nilainya mencapai Rp 213 miliar, setiap pelaku usaha akan menerima bantuan dalam jumlah yang beragam. Hal tersebut telah berdasarkan hasil telaah yang dilakukan oleh pemerintah pusat.
“Ada yang (menerima) Rp 1 juta, ada yang sampai Rp 2 miliar lebih, ini barusan keluar suratnya dari perhitungannya dan anilisanya dari kementrian itu adalah mereka (pelaku usaha industri pariwisata) yang telah membayar pajak,” katanya.
Bantuan dana hibah ini akan diserahkan melalui sistem transfer ke rekening masing-masing hotel dan restoran. Tetapi penerima hibah terlebih dahulu diharuskan memenuhi beberapa persyaratan yang telah tercantum sebagai bentuk verifikasi.
Jika mengacu pada data kata Antiek, keseluruhan penerima dana hibah yang masuk ke dalam verifikasi, jumlahnya mencapai 212 usaha perhotelan dan 783 usaha restoran.
“Pembayaran pajak di tahun 2019, masuk di dalam KBLI dan dia memiliki tanda daftar usaha pariwisata dan di bulan Agustus sampai sekarang mereka masih beroperasi,” ungkapnya.
Setelah memenuhi persyaratan, maka dana tersebut bisa langsung dialirkan untuk menyokong dapur perekonomian hotel dan restoran. “Jadi mereka sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan kementrian kemudian kita berikan, memenuhi syarat. Kemudian pengajuan dan tanda tangan juga dan langsung ditransfer ke rekening yang bersangkutan,” imbuhnya.
Sementara itu, Direktur PT Sushi Tei Surabaya, Steven Johnson Tjan merasa turunnya bantuan ini menimbulkan kelegaan bagi kalangan pemilih usaha hotel atau pun restoran. “Saya rasa dengan bantuan ini cukup membantu, artinya 10-20 persen cukup membantu,” ungkap Steven.
Dalam kesempatan itu, ia juga mengungkapkan jika selama masa pandemi pihaknya melakukan pemangkasan pada jumlah karyawan. Dana hibah ini bakal digunakan sebagai biaya operasional restoran.
“Dari 1100 (karyawan) kita sisa 250. Namun sekarang kita sudah balik 750 (karyawan), tapi gaji belum bisa full semua, barusan bulan November ini. Ini masuk (dana hibah) langsung THR (karyawan) lunas, yang kita perhatikan memang THR dulu, setelah itu hutang di mall, seperti utilities listrik, air dan gas,” pungkas dia. (nan)
