LAMONGAN, PETISI.CO – Menanggapi terkait refokusing anggaran untuk penanggulang Covid-19 di Kab. Lamongan, salah satu anggota badan anggaran Sayifudin Zuhri dari Fraksi Pertai Kebangkitan Bangsa Lamongan sedikit memberi masukan dan kritikan pada pemerintah Kabupaten Lamongan.
Menurut anggota Banggar dari Fraksi PKB Syaifudin Zuhri, bahwa dari pusat itu kan mensyaratkan ada pengurangan 50%, sehingga kita tidak terkena sangsi.
“Yang penundaan 35% tadi itu masih jauh, kita kan masih merefokusingnya sebesar itu, apakah terserap atau tidak, sejauh ini kan 171 M. Meskipun saya tadi itu ikut rapat, akan tetapi kami penekanannya tetap bagaimana mencegah Covid-19 ini menyebar, yang kemudian ditindaklanjuti penanganan ekonomi. Sehingga kemudian menurut kami dana Rp 70 M itu kurang dan sangat kurang,” ujarnya.
Menurutnya, coba dipikir, bagaimana teman-teman yang tidak bisa kerja kalau hanya nunggu bantuan yang dapat dari DD (Dana Desa), ternyata ada syarat sembilan kriteria itu, berapa banyak orang yang tidak dapat santunan atau bantuan.
“Nah, seharusnya pemerintah daerah juga membantu di sini. Tadi yang saya dengar kan belum, baru hanya nasi kotak,” ujarnya.
Dia menginginkan, masyarakat yang tidak tercover dalam PKH, BPNT ataupun apa bentuk bantuan pemerintah, yang pasti masyarakat Lamongan yang terdampak ekonominya itu juga harus dipikirkan oleh APBD yang sekarang masuk direfokusing ini.
Lebih lanjut Syaifudin menuturkan, menurut Bu Lasteri anggota satuan tiga, yang juga Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah BPKAD kan harus minimal 50% dari belanja barang dan jasa itu.
“Artinya ketahuan jumlahnya Rp 516 Milyar, kalau itu dianggarkan bisa mengcover masyarakat yang drop secara ekonomi. Meskipun tidak semua diberikan sekarang, artinya kan kita bisa ngitung di desa ini mana sih yang mesti perlu dibantu,” ujarnya.
Kemarin misalnya, masyarakat yang di PHK beberapa orang dan yang enggak bisa kerja, atau berapa orang yang terdampak ekonominya karena Covid-19.
Menurutnya, keberpihakan pemerintah daerah kepada mereka itu belum jelas.
“Sampai saya ngomong pokir/jasmas saya dihabisin untuk itu enggak masalah, karena apa yang penting masyarakat itu tidak merasa dibiarkan oleh negara. Makanya harapan saya, negara atau daerah itu hadir di tengah masyarakat. Masyarakat yang sekarang butuh kita perhatikan,” ujarnya. (an)
