SURABAYA, PETISI.CO – Sengketa pendapatan parkir di Surabaya memanas dengan gesekan yang terjadi antara Dinas Perhubungan (Dishub) Surabaya dan Paguyuban Jukir Surabaya (PJS). Ketidak setujuan yang berakar pada penolakan dari para juru parkir terhadap sistem pembayaran QRIS, kini mengharuskan adanya solusi dari Pemkot Surabaya.
Pada dialog yang berlangsung Senin (8/1/2024) sore, juru parkir yang diwakili oleh Ketua Umum Izul Fiqri, menekankan perlunya pertemuan langsung dengan Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi untuk mencari solusi atas sengketa yang tengah berlangsung.
“Dari permintaan dari Paguyuban untuk bisa difasilitasi ketemu dengan Pimpinan tertinggi Pemkot Surabaya,” ungkap Izul.
“Jangan paksa kami seperti ini lagi, kami biasa hidup di jalan dan biasa dengan otot kami,” tambahnya.
Sengketa pendapatan parkir ini, melibatkan penolakan PJS terhadap sosialisasi QRIS yang diinisiasi oleh Dishub Surabaya.
Jeane Taroreh, Kepala UPT Parkir Surabaya, menjelaskan bahwa penolakan ini terutama terkait dengan pembagian pendapatan parkir, dengan Dishub Surabaya yang merencanakan pembagian 60 persen untuk Pemkot Surabaya, 35 persen untuk juru parkir dan 5 persen untuk kepala pelataran.
“Dishub Surabaya sudah menjalankan program Pemerintah Kota. Beberapa kali mulai awal September, Oktober, November. Ketika kita sudah menyiapkan segala sesuatunya, kita mendapat hambatan,” kata Jeane. (dvd)
