SUMENEP, PETISI.CO – Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur dinilai tidak transparan tentang keseriusan komitmen yang akan mengungkap rincian dalam proyek pengadaan/pembebasan lahan untuk pengembangan Bandara Trunojoyo, dengan luas lahan 109.242 M2, biaya yang dikeluarkan sebesar Rp26.454.410.076,00., yang telah terlaksana di tiga desa yang ada di Kecamatan Kota.
Hal itu diungkapkan Ridhawi. Menurutnya, tertanggal 19 April 2020 lalu, dirinya mengaku telah melayangkan surat dengan Nomor: 191/SMP/CB/IV/2020 dengan melampirkan data sekunder, tentang surat konfirmasi supremasi hukum.
“Sesuai janjinya, pihak BPN Sumenep melalui Yuli, Kasi Pengadaan Tanah, akan memberikan jawaban rinci tentang data Rekapitulasi Pembebasan Tanah Bandara Trunojoyo 2018 silam,” jelas Ridhawi, Kamis (30/4/2020).
Lanjut Ridhawi menyatakan, bahwa pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Sumenep telah mengagendakan pembahasan internal yang kemudian hasilnya akan disampaikan melalui bagian Humas. Namun hingga saat ini belum ada kabar terkait hasil rapat internal tersebut.
“Yuli menyampaikan pada kita, Senin (27/04/2020), akan ada rapat diinternal BPN terkait surat konfirmasi yang pernah kita kirim. Dan hasil rapat katanya akan langsung diserahkan pada kita, namun sampai saat ini belum ada kabar lagi dari BPN,” terangnya.
Atas itu, Ridhawi berharap, BPN Kabupaten Sumenep bersikap transparan, untuk secepatnya memberikan jawaban atas surat konfirmasi yang telah dilayangkan tersebut.
Sehingga bisa dirumuskan tentang ada atau tidaknya dugaan penyimpangan pada proyek puluhan milliar itu di pembebasan lahan untuk Bandara Trunojoyo Sumenep.
Atas persoalan tersebut, jurnalis petisi.co belum mendapatkan upaya konfirmasi kepada pihak BPN Kabupaten Sumenep. Dan akan melakukan investigasi ke berbagai pihak. (ily/*)
