SURABAYA, PETISI.CO – Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa meragukan ada kepala daerah di Jatim yang ke luar negeri (LN) tanpa menguras anggaran pemerintah. Salah satu kepala daerah itu, adalah Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini.
“Surat yang masuk (ke Gubernur Jatim) rata-rata APBD. Jadi kalau betul dibiayai dari pengundang, berarti dobel budget (anggaran ganda) atau suratnya salah ketik,” katanya kepada wartawan usai menghadiri “Rapat Koordinasi Provinsi Jatim Tahun 2019” di Grand City, Jumat (22/11/2019).
Dijelaskan, ketika ada kepala daerah yang izin ke luar negeri, di setiap surat yang dikirim tercantum tujuan dan siapa yang membiayai. Namun, rata-rata kepala daerah menggunakan APBD.
“Boleh dicek suratnya (izin ke luar negeri), karena surat ini sampai ke Kemendagri (kementerian dalam negeri). Kalau diundang dan dibiaya dari pengundang itu biasa. Kalau memang dibiayai (pengundang) saya takut dobel budget,” ujarnya.
Seperti diketahui, aktivitas Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini, selama 2019 ini sangat padat. Salah satunya melakukan kunjungan ke luar negeri sebanyak sembilan kali.
Namun, Risma, panggilan akrab perempuan pertama yang menjadi Wali Kota Surabaya itu, dengan tegas menyatakan kepergiannya ke luar negeri tidak dibiayai APBD. Pernyataan Risma tersebut bertolak belakang dengan pernyataan Khofifah.
Dalam waktu dekat Risma kembali akan berangkat ke Turki. Tujuannya, memenuhi undangan Partai Pembangunan dan Keadilan untuk memperingati Hari Hak Perempuan.
Terkait hal tersebut, Khofifah mengaku sudah menerima surat izin dari mantan Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Kota (Bappeko) Surabaya itu. Surat tersebut, sudah dibacanya dan menggunakan APBD. Dari link berita yang dia baca, katanya tidak memakai APBD.
“Maka saya menyampaikan jangan-jangan salah ketik. Itu saja. Bisa direvisi kalau salah ketik. Kalau tidak salah ketik lalu tadi itu lho, link beritanya tidak pakai APBD, saya takut dobel budget. Mungkin salah ketik,” kata Khofifah.
Diizinkan tidak Risma akan diizinkan ke luar negeri? “Sek lho ya,” kata Khofifah sembari berlalu meninggalkan kerumunan wartawan.
Kabag Humas Pemkot Surabaya, Febriadhitya Prajatara menyatakan, agenda kunjungan kerja Wali Kota Surabaya keluar negeri tidak menggunakan APBD. Sebab, mayoritas pembiayaan atau akomodasinya selama perjalanan ke luar negeri itu ditanggung oleh pengundang.
Bahkan, tak jarang pula akomodasi itu ditanggung oleh The United Cities and Local Governments Asia Pacific (UCLG Aspac), karena Risma juga menjabat Presiden UCLG Aspac.
“Ada pemberitaan yang kurang tepat yang harus pemkot luruskan. Di antaranya, Bu Wali Kota tidak sampai 14 kali ke luar negeri. Selama 2019 hanya ke luar negeri sebanyak sembilan kali. Ada beberapa agenda ke luar negeri yang batal dihadiri Bu Wali Kota,” kata Febri, Selasa (19/11/2019).
Febri menuturkan, dari kesembilan agenda tersebut, semua adalah undangan bukan kunjungan kerja inisiatif Pemkot Surabaya. Begitu pula dengan biayanya, mayoritas dibiayai pengundang sehingga lawatan tersebut tidak memberatkan APBD Kota Surabaya.
Contohnya agenda pada 19 Februari 2019 di New York, Amerika Serikat, Risma diundang Presiden Majelis Umum PBB dan Direktur FAO. Biaya ke Amerika Serikat tersebut sepenuhnya ditanggung panitia. Dalam kunjungan itu, Risma menjadi pembicara terkait ketahanan pangan dan program urban farming di Surabaya.
Selain itu, Febri menyebut, Tri Rismaharini juga sering ke luar negeri dalam kapasitasnya sebagai Presiden UCLG Aspac. Seperti pada 21-24 Mei 2019 di Yi Wu Tiongkok, 4-7 September di Makati Filipina, 24-25 September di New York dan pada 15-18 Oktober di Cologne, Jerman.
“Kunjungan-kunjungan itu tidak menggunakan APBD Kota Surabaya sama sekali. Semua biaya ditanggung pengundang. Dan yang lebih membanggakan lagi untuk Surabaya, Bu Risma diundang dan memberikan paparan atau sebagai pembicara. Bukan sekadar diundang untuk menghadiri atau hanya ceremonial belaka,” ungkap FebrI. (bm)
