SURABAYA, PETISI.CO – Pembangunan ekonomi konvensional yang cenderung mengedepankan sektor industri dan eksploitasi sumber daya alam mengancam keberadaan kawasan hutan di Jawa Timur (Jatim).
Hal itu terungkap dalam diskusi terbatas antara Kepala Dinas Kehutanan (Kadishut) Provinsi Jatim, Jumadi dengan anggota DPD RI Terpilih, Lia Istifhama di Kantor Dinas Kehutanan Jatim, Senin (22/7/24) lalu.
“Tantangan kita ke depan adalah menjaga keseimbangan growth vs green dalam menjaga kawasan hutan di Jatim yang luasnya tidak sampai 30%,” kata Kadishut Jatim, Jumadi mengawali pembicaraan.
Dalam kesempatan itu, Jumadi menjelaskan growth sebagai kebutuhan kawasan perkembangan ekonomi dan green sebagai kebutuhan atas kawasan hutan. Di Jatim, luas hutan yang menjadi kewenangan kita hanya 28,35%.
Sementara pemerintah pusat menyampaikan kebutuhan atas bendungan, waduk dan jalan tol Probowangi, hampir semuanya masuk dalam kawasan hutan. “Jadi istilahnya dari sekian persen kawasan hutan, harus ada alokasi untuk dibebaskan sebagai kawasan ekonomi,” tegasnya.
Bahkan yang terbaru ini, lanjutnya, rencana pembangunan kawasan industri Ngawi. Maka jumlah 28,35% tersebut, tentu akan dikurangi lagi. “Jadi disini muncul tantangan bagaimana pemaksimalan Kawasan hutan di tengah pertumbuhan Kawasan ekonomi,” imbuhnya.
Jumadi pun menyinggung amanah Undang-undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Dalam Undang-undang disebutkan bahwa luas kawasan hutan yang harus dipertahankan minimal 30 % dari luas daerah aliran sungai (DAS) dan atau pulau dengan sebaran yang proporsional.
“Maka amanah undang-undang ini benar-benar menjadi perhatian serius Dinas Kehutanan Provinsi Jatim. Saya kemarin sudah koordinasi dengan pak Dirjen (Kementerian LHK) untuk meminta tambahan 1.190 ha agar bisa menjadi 30%,” paparnya.
Menurutnya, tantangan kita disitu karena Jatim ini termasuk provinsi industri, manufacture-nya di angka 34% dan transformasi ini sudah terjadi 20 tahun yang lalu dari pertanian ke industri. Dulu pertanian sampai 20%, sekarang tinggal 11%. Trend-nya di angka 18% dan penduduknya tumbuh 0,76%.
“Kalau tidak ada tambahan kawasan yang menjadi kewenangan Jatim, maka akan menjadi kendala mewujudkan keseimbangan antara ketersediaan Kawasan hutan dengan Kawasan ekonomi atau industri. Sedangkan perubahan kawasan ini tentunya berpengaruh terhadap ketersediaan pangan dan produksi kebutuhan padi,” kata Jumadi.
“Kawasan pertanian sudah banyak berubah menjadi industri dan pastinya nanti akan merambah ke kawasan hutan. Sedangkan untuk memenuhi kebutuhan produksi padi yang masih tinggi, ini harus diperhatikan serius dan kehutanan sosial dengan sistem agroforestry menjadi solusinya,” tambahnya.
Penjabaran Jumadi tentang posisi kawasan hutan di tengah gempuran kebutuhan industri, disebut senator terpilih Lia Istifhama sebagai ‘dua mata pisau’. Apa yang disampaikan pak Jumadi, menurutnya sangat jelas. Tentang sebuah ekosistem kehidupan. Bahwa kita butuh alam yang sehat untuk kelangsungan kesehatan generasi bangsa.
Namun di sisi lain, perkembangan jaman menuntut negara untuk selalu hadir menjawab kebutuhan ekonomi, bagaimana instrumen-instrumen untuk mendorong perindustrian, juga tersedia secara progesif. “Jadi istilahnya dua mata pisau,” ucapnya.
Dengan kata lain, Ning Lia menyebut sebuah keniscayaan bahwa negara ini harus maju dan terus mengalami trend atau pergerakan positif dalam pertumbuhan industri karena kekuatan ekonomi adalah pondasi kuat ketahanan negara. Namun keniscayaan pula bahwa jika kita tidak memiliki kesadaran bahwa alam ini harus terjaga karena ini terkait situasi jangka panjang.
Politisi cantik keponakan Gubernur Jatim 2019-2024 Khofifah Indar Parawansa itu kemudian menyebut tentang suistanability atau keberlangsungan alam negeri kita.
“Jika long term planned atau rencana jangka panjang selalu mempertimbangkan aspek alam, maka Insya Allah negeri ini selalu menjadi negeri indah, aman, dan nyaman untuk anak cucu kita kelak. Salah satu bentuknya adalah terus melestarikan sedekah oksigen yang sudah diinisiasi bu Khofifah,” tandasnya. (bm)
