SEMARANG, PETISI.CO – Satpol PP melakukan pembongkaran beberapa lapak PKL yang berdiri di sepanjang jalan RM Hadi Soebeno Kelurahan Tambangan Kecamatan Mijen kota Semarang, Rabu (23/2/2022) pukul 08.00 WIB. Dalam pelaksanaannya, Satpol PP hanya membongkar beberapa lapak yang masih membandel karena belum dibongkar sendiri oleh pemiliknya. Total ada 190 lapak PKL di tempat tersebut.
Sebelumnya, para pedagang sudah mendapatkan sosialisasi dari Pemerintah melalui Camat Mijen. Bahkan pada Senin (14/2) lalu, Ka Satpol PP bersama Camat Mijen juga sudah melakukan sosialisasi secara langsung kepada para pedagang untuk melakukan pembongkaran mandiri lapaknya sebelum tanggal 23 Februari 2022 ini.
Kepala Satpol PP kota Semarang Fajar Purwoto yang memimpin pembongkaran tersebut mengatakan bahwa pihaknya mengucapkan terimakasih kepada para pedagang yang sudah bersedia membongkar sendiri lapaknya. Pembongkaran tersebut dilakukan menurutnya untuk mengurangi kemacetan yang terjadi di wilayah Mijen terutama saat jam berangkat kerja dan sekolah.
“Saya terimakasih kepada Muspika Mijen pak Camat, pak Kapolsek pak Danramil sama KPH. Ini sudah beberapa kali rapat karena lokasi ini tanah ini tanah KPH Kendal. Jadi ini memang sering sekali menjadi keluhan masyarakat karena macet. Kalau pagi mau masuk Semarang ya macet mau keluar ya macet, sehingga dari KPH kita rapatkan dengan pak Camat hanya untuk sosialisasi dari pak Camat kemarin dengan kita di kecamatan,” ungkapnya.
“Alhamdulillah saya maturnuwun dengan PKL Mijen yang tertib tidak ada kegaduhan. Jadi kita ratakan dari sana kan lurus mas bagus pandangannya ya, besok hari Kamis kita rapatkan dengan PLN Boja sama Muspika Mijen sama KPH untuk geser tiang listrik. Insyaallah Maret sudah mulai diaspal oleh DPU. Karena kemarin saya sudah bilang sama kepala DPU segera dilakukan penataan nanti mereka akan melakukan pengaspalan, ya Alhamdulillah kalau Maret sudah diaspal berarti jalan sini sudah lebar tidak ada kemacetan lagi,” terangnya.
Menanggapi masih adanya beberapa pedagang yang komplain pembongkaran tersebut, Fajar menegaskan tidak akan memberikan toleransi lagi, karena menurutnya, selama puluhan tahun menempati lapak tersebut, mereka tidak membayar restribusi ke pemerintah.
“Jadi ini tidak berizin tidak sewa ke KPH, tidak bayar restribusi. Jadi ini saya sama pak Camat masih pakai nurani, kalau nggak saya ratakan. Jadi gak bakalan ada yang komplain, ini salah, ini tidak sewa, ini pakai tanah negara tanah KPH ini, puluhan tahun mereka menempati disini dijual belikan, Pemkot akan membangun jalan, jadi kalau ada komplain saya ratakan semua,” tegasnya.
Camat Mijen Didik Dwi Hartono menambahkan, bahwa seluruh pedagang di PKL Mijen sebelumnya sudah mendapatkan sosialisasi pembongkaran tersebut dan setuju dengan rencana pemerintah yang akan melakukan pelebaran jalan di jalur tersebut.
“Kami sudah mendukung penuh atas rencana pelebaran jalan ini, terbukti semuanya sudah mundur hanya satu dua yang belum,” ucapnya.
Sementara itu, salah satu pedagang, Widodo (62), warga Wonolopo Mijen yang sudah 12 tahun membuka usaha pemasangan jok mobil dan motor mengaku menerima dengan pembongkaran tersebut.
“Gak ada masalah, ini memang bukan tempat pribadi kan punya perhutani, kita diberi kesempatan untuk berusaha disini sudah terimakasih,” ungkapnya. (lim)
