Tuban, petisi.co – PT Trans Pacific Petrochemical Indotama (TPPI) menunjukkan komitmennya menjaga hubungan harmonis dengan masyarakat sekitar perusahaan. Hal itu diwujudkan melalui kegiatan hearing bersama warga Desa Remen dan Tasikharjo, Kecamatan Jenu, yang difasilitasi oleh DPRD Kabupaten Tuban, Kamis (30/10/2025).
Pertemuan yang berlangsung di ruang rapat paripurna DPRD Tuban tersebut dihadiri oleh Wakil Ketua DPRD Tuban M. Miyadi, Ketua Komisi II Fahmi Fikroni, perwakilan Polres Tuban, jajaran manajemen TPPI, serta perwakilan warga dari dua desa sekitar.
Area Manager CSR & Comrel PT TPPI, Tinoto Hadi Sucipto, menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya forum terbuka ini. Menurutnya, hearing menjadi momentum penting untuk memperkuat komunikasi antara perusahaan dan masyarakat pasca insiden emergency yang terjadi beberapa waktu lalu.
“Alhamdulillah, dengan difasilitasi DPRD Tuban, kita sudah menemukan langkah maju. Beberapa hal yang menjadi perhatian masyarakat akan segera kami tindak lanjuti agar hubungan yang kondusif dan harmonis tetap terjaga,” ungkap Tinoto.
Ia menjelaskan, terdapat tiga poin utama yang menjadi kesepahaman bersama. Pertama, TPPI berkomitmen untuk memasang sistem alarm darurat sebagai bentuk peningkatan keselamatan lingkungan. Kedua, dalam hal rekrutmen tenaga kerja lokal, perusahaan siap memprioritaskan warga di sekitar wilayah operasional dengan koordinasi bersama DPRD. Dan ketiga, pembentukan tim investigasi independen yang akan menilai dampak insiden secara objektif sebagai dasar penentuan kompensasi.
“Kami ingin hubungan ini terus terjaga karena TPPI dan masyarakat hidup berdampingan. Kuncinya komunikasi yang terbuka dan aktif. Kami juga menerima masukan agar peran humas perusahaan bisa lebih dekat dengan warga,” tambahnya.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Tuban, M. Miyadi, mengapresiasi langkah cepat dan sikap terbuka TPPI dalam menindaklanjuti aspirasi warga. Ia menyebut, dari tiga tuntutan masyarakat, dua di antaranya sudah disepakati bersama dalam hearing tersebut.
“TPPI sudah menyatakan kesiapannya memasang alarm bahaya dan membuka komunikasi terkait rekrutmen tenaga kerja lokal. Sedangkan untuk kompensasi, akan menunggu hasil investigasi agar keputusan yang diambil objektif dan adil,” terang Miyadi.
Sebagai bentuk kepedulian awal, TPPI juga menyalurkan 300 paket sembako kepada warga sekitar sebagai permohonan maaf pasca insiden.
Kepala Desa Tasikharjo, Damuri, menyampaikan bahwa masyarakat tetap berharap kompensasi diberikan secara adil sesuai dampak yang dirasakan.
“Kami sudah menyampaikan tiga poin utama, yakni kompensasi, tenaga kerja, dan alarm peringatan dini. Namun sampai hari ini belum ada kesepakatan soal nominal kompensasi. Warga masih menunggu tindak lanjut dari TPPI dan hasil tim investigasi,” ungkap Damuri.
Ia menambahkan, usulan dari pihak desa mencakup 750 Kepala Keluarga (KK) dari Desa Tasikharjo dan 2.000 Kepala Keluarga (KK) Desa Remen sebagai penerima kompensasi.
“Keputusan akhir tetap menunggu hasil penilaian dampak dari tim investigasi yang dibentuk manajemen TPPI,” pungkasnya. (ric)
