SURABAYA, PETISI.CO – Badan Anggaran (Banggar) DPRD Surabaya dan Tim Anggaran Pemkot Surabaya beberapa hari lalu membahas evaluasi Gubernur Jatim terkait Hasil Rancangan Peraturan Daerah Kota Surabaya tentang APBD TA 2024 dan Peraturan Wali Kota Surabaya terkait Penjabaran APBD TA 2024.
Dalam evaluasi Gubernur, menurut anggota Banggar, Moch Machmud ada beberapa persoalan di antaranya adalah Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Surabaya masih di atas Provinsi Jatim. Padahal dalam beberapa kali pembahasan APBD disebut-sebut anggaran untuk mengatasi pengangguran itu cukup besar, sama dengan mengatasi kemiskinan dan lain-lain.
“Ya, ini bertolak belakang dengan kenyataan,” kata Machmud, Rabu (20/12/2023).
TPT Provinsi Jatim pada Februari 2023 tercatat 4,33 persen. Angka ini turun 0,48 persen dibanding Februari 2022 yang mencapai 4,81 persen.
Menurut data dari Kementerian Ketenagakerjaan sampai dengan Desember 2021, Kota Surabaya ada di peringkat enam dari 38 kabupaten/kota dengan TPT sebesar 7,62 persen per Agustus 2022. Angka tersebut di atas TPT Provinsi Jatim sebesar 5,49 persen.
“Dari hasil evaluasi gubernur, masalah pengangguran ini perlu mendapatkan perhatian serius dari Pemkot Surabaya untuk menurunkan TPT. Ini adalah fakta,” ungkapnya.
Lebih jauh, Machmud menyampaikan pihaknya di tim anggaran sudah membahas berbagai macam anggaran yang dipakai untuk mengurangi pengangguran. Tapi faktanya, pengangguran di Surabaya masih tinggi.
“Mulai dari pemanfaatan lahan-lahan aset milik Pemkot Surabaya, pemberian ini itu, semua dinikmati. Tapi data masih menyebut bahwa pengangguran di Surabaya masih tinggi. Sehingga tak seimbang dengan ungkapan yang selama ini digembar-gemborkan,” beber Machmud.
Sementara menurut Machmud, Pemkot Surabaya sendiri sampai harus menyiapkan anggaran Rp 3 triliun untuk mengatasi pengangguran.
“Data ini tak bisa dibantah. Ini tak main-main karena gubernur sendiri yang menyampaikan,” tegas mantan jurnalis senior ini.
Machmud juga mendengar, mulai Januari 2024 permakanan untuk warga kurang mampu akan disetop dan diganti uang tunai. Kebijakan ini jelas akan berdampak pada orang yang mengelola permakanan tersebut. Juru masak, dan juga pengirim permakanan. Mereka bakal kehilangan pekerjaannya sehingga akan ada ribuan orang menjadi pengangguran terbaru di Surabaya.
“Saya yakin pengangguran akan bertambah dengan adanya hal-hal seperti itu, kecuali angkanya dimanipulasi,” beber lagi Machmud.
Untuk itu, politisi Partai Demokrat yang dikenal kritis ini menyarankan kepada Pemkot Surabaya dalam penyusunan APBD harus realistis. Jangan di awang-awang semua. Jadi tidak perlu lagi ini itu. Yang penting adalah pengangguran itu terbukti. Orang yang sudah menganggur jadi bekerja, bukan bekerja langsung di kasih bantuan.
“Jika toh Pemkot Surabaya memang mau menjadikan mereka sebagai wirausaha, ya harus dibimbing dan didampingi sampai berhasil,” tutur Machmud.
“Selama ini yang saya tahu ada lahan aset pemkot yang kosong disuruh kerjakan. Mereka (para pengangguran) diberi bibit singkong dan lain-lain, kemudian disuruh garap. Terus hasil panen untuk apa, dibawa kemana, dan laku berapa, mereka bingung. Ini karena tak ada pembinaan. Mereka sudah susah-susah garap lahan, tapi tak ada tambahan pendapatan,” jelas Machmud.
Machmud juga mempertanyakan apakah seperti itu yang dimaksud mengurangi pengangguran. Menurutnya, kalau program itu baik, maka singkong itu bisa diolah menjadi keripik atau tape dan lain sebagainya. Yang penting mereka diajari sehingga bisa dapat uang dari produksinya tersebut. Termasuk dibantu pemasarannya. Itu baru disebut mengentaskan kemiskinan.
“Lha ini judulnya mengentaskan kemiskinan. Ya sama, di sini dientas kemudian dipindah ke sini, ya tetap miskin. Karena dientas thok,” ujarnya.
Program Padat Karya yang digaungkan Wali Kota Eri Cahyadi, dinilai Machmud sia-sia.Artinya, gebyarnya hanya sesaat saja. Setelah itu redup.
“Dari 100 titik misalnya, ada lima yang berhasil. Lima itu yang diungkap-ungkap terus, tapi yang 95 mana?,” tanyanya.
Sebelumnya Wali Kota Eri Cahyadi pernah menyampaikan dan juga menyadari bahwa pemkot tidak bisa sendirian dalam mengurangi pengangguran dan kemiskinan di Surabaya. Menurut dia. semangat warga Kota Surabaya juga harus ikut dan mau untuk mengubah nasibnya melalui usaha.
“Dengan cara ini, insyallah warga tidak hanya mengandalkan bantuan semata, karena mereka sudah bisa berusaha dan sudah mendapatkan penghasilan. Jadi, ayo ke depan kita terus bangkit bersama,” pungkasnya. (riz)
