Bahas Permasalahan di Sidoarjo, Dewan Hearing Bersama LSM Seven Gab

oleh -140 Dilihat
oleh
Anggota Banggar DPRD Sidoarjo saat hearing bersama LSM Seven Gab.

SIDOARJO, PETISI.CO – Anggota Komisi,Badan Anggaran (Banggar) dan sejumlah pimpinan dewan hearing bersama perwakilan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Seven Gab di kantor DPRD Sidoarjo lantai 2, Rabu(18/12/2019).

Pimpinan dewan yang hadir seperti Suyarno (Ketua Komisi C/PDIP), Anang Siswandoko (Wakil Ketua Komisi C/Gerindra), Sekretaris Komisi C, Saiful Ma’ali (PKB), anggota Komisi C, M Nizar (Golkar), Vike Widya Asroni (PKS), Nurhendriyati Ningsih (Nasdem), Wijono (PDIP), Moesowimin (PAN), M Dhamroni Cudlori (PKB), Hamzah Purwandoyo (PKB), Bangun Winarso (PAN), dan Iswahyudi (PKB).

Hearing kali ini mengenai sejumlah permasalahan di Sidoarjo yaitu soal proyek yang molor, Selisih Lebih Penggunaan Anggaran (SILPA), dana operasional inspektorat hingga soal rencana pembangunan RSUD Barat.

Suyarno, Ketua Komisi C DPRD Sidoarjo mengatakan, pihaknya akan menggandeng LSM untuk ikut mengawasi pembangunan di Sidoarjo. “Kami mengakui banyak sekali pekerjaan fisik dilapangan yang amburadul dan ini perlu pengawasan,” ucap Ketua Fraksi PDIP.

Sedangkan soal SILPA, anggota Fraksi PKB, Saiful Ma’ali menegaskan besaran SILPA baru bisa diketahui setelah berakhirnya tahun pekerjaan atau pada Januari 2020 mendatang. Menurutnya, meski per Oktober Tahun 2019 ini, SILPA itu berkisar pada angka Rp 850 miliar.

“Kami bersama-sama akan menunggu besaran SILPA itu pada masa tutup anggaran,” tegasnya.

Sementara soal dana operasional inspektorat, Wakil Ketua DPRD Sidoarjo, Kayan menilai menjadi hal baru yang diterimanya selaku pimpinan dewan. Pihaknya bakal segera menelusuri kebenaran soal dana operasional itu.

Sementara itu, Koordinator LSM Seven Gab, Suryanto mengatakan, seharusnya dalam pembahasan seperti ini dilibatkan  Sekda Sidoarjo dan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Pemkab Sidoarjo. “Karena kalau tanpa Sekda dan BPKAD seperti ini, butuh membahas soal premi. Begitu juga soal SILPA maupun anggaran operasional inspektorat,” terangnya.

Hasil hearing akan diagendakan hearing bersama OPD dan Sekda. Karena bila perlu dikoreksi dan direvisi. Hearing ditutup dengan agenda pertemuan lanjutan yang belum ditentukan waktunya. (try/waw)

No More Posts Available.

No more pages to load.