BLITAR, PETISI.CO – Puluhan wartawan yang tergabung dalam organisasi profesi Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Blitar Raya dan Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) Blitar Raya serta Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Kediri, Jumat (25/08/2023) pagi ini akan melakukan aksi protes di depan Pendopo Agung Ronggo Hadi Negoro Blitar.
Aksi turun jalan yang diikuti sekitar 50 wartawan senior ini sebagai bentuk aksi protes dan kekecewaan sikap Pemerintah Kabupaten Blitar, yang sering mengintimidasi para pekerja pers.
“Aksi damai ini merupakan puncak dari kekecewaan kami dan teman-teman se-professi atas perilaku instrumen keprotokoleran Bupati Blitar Rini Syarifah (Satpol PP, ADC, Kominfo) yang acap kali membatasi, menghalang-halangi, bahkan melakukan intimidasi terhadap teman-teman, melalui telepon maupun secara lngsung, agar tidak melakukan wawancara diluar konteks isu yg diinginkan bupati,” ujar Irfan Ansori, Ketua PWI Blitar Raya yang juga diamini Ketua IJTI Blitar Raya Roby Ridwan.
Untuk itulah, Irfan berharap, aksi para pekerja pers ini mendapat dukungan dari teman-teman seprofesi di Jawa Timur dan kota-kota lainnya.
Menurut Irfan, apa yang dilakukan keprotokolan Bupati Blitar sebenarnya jelas melanggar ketentuan yang ada dalam UU Pers. ”Karena telah berusaha mengancam, penghalangi kemerdekaan pers,” ujar pria berpustur tubuh subur ini.
Sementara, dukungan atas aksi puluhan wartawan di Blitar mendapat respon dari Ketua PWI Jatim, Lutfil Hakim. Kata Cak Item, panggilan akrab Lutfil Hakim, selain melakukan aksi turun jalan, juga menyarankan untuk menempuh jalur hukum.
“Dari Pendopo nanti teman-teman langsung ke Polres, laporkan mereka dengan delik atau berbuatan melawan hukum sesuai pasal 18 UU Pers,” ujar Cak Item.
Menurutnya, dalam pasal 18 UU Pers, mengancam, penghalang kemerdekaan pers, bisa dipidana dua tahun atau denda 500 juta rupiah.
“Berbagai kekerasan dan intimidasi terhadap wartawan dan media sering terjadi tanpa pernah ada tindakan hukum terhadap pelakunya. Untuk itulah, saya menyarankan juga menempuh jalur hukum, PWI Jatim akan terus mengawal,” ujar Cak Item.(kip)
