Sidoarjo, petisi.co – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sidoarjo mengajak seluruh elemen dan lapisan masyarakat untuk turut menjaga Alun-Alun Sidoarjo sebagai aset milik bersama. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sidoarjo juga diminta aktif memperbaiki yang rusak serta menambah fasilitas agar masyarakat semakin nyaman beraktivitas di Alun-Alun.
“Kita ketahui bersama, permasalahan Alun-Alun Sidoarjo banyak muncul terhitung sejak diresmikan bertepatan dengan Hari Jadi Kabupaten Sidoarjo (Harjasda) ke-167 tahun, pada 31 Januari 2026,” ungkap Ketua DPRD Sidoarjo, H. Abdillah Nasih, usai membuka Konferensi XIII Pimpinan Anak Cabang {PAC} Fatayat NU Candi di Kantor PC Muslimat NU Sidoarjo, Minggu (26/4/20206).
Cak Nasih panggilan akrab politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu menyebut satu per satu problem Alun-Alun Sidoarjo yang disorot publik. Mulai dari kerusakan fasilitas yang justru terjadi saat usianya belum genap satu bulan.
“Baru beberapa hari dibuka untuk umum, sejumlah fasilitas dilaporkan banyak yang rusak. Mulai dari toilet umum, mesin sabun yang hilang, wastafel macet, hingga fasilitas bermain anak dan keluarga. Bahkan, beberapa lantai di area paseban alun-alun ditemukan retak dan pecah,” ucapnya mengutip laporan yang masuk.
Pemkab Sidoarjo kala itu, lanjutnya, juga mencatat kejadian tanaman rusak di median jalan akibat penggunaan yang tidak semestinya, seperti penempatan peralatan usaha milik pedagang hingga pembuangan minyak bekas.
“Kondisi semacam ini jangan lagi terjadi. DPRD akan menjalankan fungsi pengawasan dan memberi masukan agar proses pembangunan atau perbaikan tetap memperhatikan mutu dari bahan yang digunakan. Sebab jika kualitas bahan kurang bagus, hasilnya akan rusak kembali,” tegasnya.
Meski demikian, lanjut Cak Nasih, pihaknya mendukung penuh kerja keras Pemkab dalam menghadirkan Alun-Alun dengan wajah baru sebagai fungsi layanan rekreasi. Masyarakat tentu menyambut baik, karena sudah lama tidak menjumpai tempat rekreasi yang representatif.
“Kehadiran Alun-alun menjadi makin cantik saat Harjasda merupakan hadiah bagi masyarakat Sidoarjo. Kerinduan akan tempat rekreasi yang representatif dan murah serta mudah dijangkau akhirnya terjawab,” tuturnya.
Ketua Dewan Pengurus Cabang (DPC) PKB Sidoarjo ini mengingatkan pemkab harus menyikapi dengan bijak euforia masyarakat terhadap Alun-Alun yang menjadi sentra titik berkumpulnya massa. Ke depan, diharapkan Pemkab Sidoarjo juga harus mulai memikirkan titik-titik kumpul di lokasi lain.
“Euforia masyarakat yang jumlahnya ribuan, jika berkumpul di satu titik Alun-Alun bisa menyebabkan terjadi kerusakan fasilitas. Artinya, Pemkab Sidoarjo sudah harus mikir untuk membentuk Alun-Alun per kecamatan sebagai strategi dalam memecah keramaian,” ungkapnya.
Sehingga, lanjutnya, kerumunan maupun kemacetan yang terpusat di tengah kota bisa terurai atau tersebar di banyak titik. Harapannya yang rumahnya di pelosok desa tidak perlu datang jauh-jauh ke kota.
“Jika Alun-Alun per kecamatan dibentuk, warga yang ada di desa tidak perlu lagi datang ke pusat kota. Tentunya tempat yang dibangunkan atau disediakan pemerintah kurang lebih memiliki fasilitas yang tidak kalah jauh dengan Alun-Alun pusat kota,” jelasnya.
Cak Nasih menduga rusaknya fasilitas di Alun-Alun Sidoarjo terjadi akibat jumlah orang yang datang sudah sangat overload. Ia juga mempertanyakan mutu bahan pilihan yang dipergunakan untuk membangun Alun-Alun sehingga mudah rusak.
“Bisa saja kerusakan itu terjadi akibat orang yang datang ke Alun-Alun sudah melebihi kapasitas. Selain itu, kualitas bahan yang dipilih untuk pembangunan mutunya kurang bagus. seperti ubinnya, karet matras, lalu rumput sintetisnya sudah memenuhi standar atau tidak,” urainya.
Dia menegaskan pembangunan Alun-Alun harus dibarengi dengan kesiapan fisik bahan yang digunakan. Jika kualitas bahan pembangunan bagus, dipastikan persoalan kerusakan bisa dieliminir.
“Disamping itu, perlunya dibuat Alun-Alun di tiap Kecamatan tujuannya untuk memecah konsentrasi massa. Sebab jika keramaian terpusat di satu lokasi dan menyebabkan overload tadi, dapat menimbulkan kerusakan fasilitas,” ungkapnya.
Hal lain yang tidak boleh dilupakan, kata cak Nasih adalah bagaimana memberikan edukasi kepada masyarakat, agar tumbuh rasa ikut memiliki dan tertanam pola pikir turut menjaga Alun-Alun.
“Edukasi masyarakat menjadi penting, supaya timbul kesadaran siap menjaga. Jadi tidak hanya sekedar siap memakai atau menggunakan saja,” tuturnya.
Cak Nasih juga menyampaikan pesan agar masyarakat peduli kebersihan dan menjaga fasilitas pendukung lainnya. Semangat saling menjaga menjadi ukuran terselenggaranya Alun-Alun sebagai lokasi rekreasi milik bersama.
“Kita berharap masyarakat bisa turut menjaga kebersihan Alun-Alun dengan tidak membuang sampah sembarangan. Kemudian menjaga toilet sebagai fasilitas penunjang milik bersama. Jika kesadaran ini tumbuh maka Alun-Alun bisa menjadi brand ikon milik masyarakat Sidoarjo ,” pesannya.
Cak Nasih melihat dari sisi ekonomi, Alun-Alun Sidoarjo menjadi daya magnet bagi para pelaku Usaha Mikro dan Kecil Menengah (UMKM), khususnya Pedagang Kaki Lima (PKL) untuk menggelar lapak dagangan.
“Alun-Alun Sidoarjo ini, ibarat dimana ada gula, pasti banyak semut yang berbondong-bondong kesitu. Satu sisi kita bangga, branding Kota UMKM masih melekat kuat di Sidoarjo yang jumlahnya mencapai ratusan, bahkan ribuan,” tuturnya.
Menurut Cak Nasih, melihat kondisi tersebut Pemkab Sidoarjo harus hadir memberikan pendampingan dan memfasilitasi. Termasuk juga menyediakan tempat-tempat yang representatif bagi semua lapisan masyarakat.
“Keberadaan Alun-Alun Sidoarjo dengan program Car Free Day (CFD) memiliki dua tujuan bagi masyarakat. Pertama menghadirkan Ruang Terbuka Hijau yang bebas polusi dan kawasan zero waste atau nol sampah,” jabarnya.
Cak Nasih mengingatkan jangan sampai tujuan pemkab mewujudkan 2 hal tersebut, malah menimbulkan masalah baru. Karenanya perlu diantisipasi, kegiatan CFD sudah pasti menyedot massa. Namun tidak siap dengan penanganan sampah.
“Satu sisi ingin menciptakan kawasan bebas polusi melalui CFD, memang betul mengurangi kendaraan bermesin yang melintas. Namun di sisi lain masyarakat yang hadir banyak justru dan sampah berlimpah dan tidak diantisipasi,” serunya mengingatkan.
Oleh karena itu, Ia meminta pemkab untuk menyiapkan kesadaran masyarakat baik pedagang maupun pengunjung agar tidak membuang sampah sembarangan. Kesadaran ini penting agar semua lapisan saling menjaga kebersihan.
“Misalkan mereka (pengunjung) membawa kantong sampah secara mandiri atau petugas membagikan kantong plastik. Antisipasi berikutnya, pemkab harus menyiapkan petugas kebersihan tambahan. Ketika hari tertentu seperti CFD, jumlah tenaga kebersihan harus diperbanyak,” kata dia.
Hal lain yang tidak kalah penting, lanjutnya, pemerintah harus menyediakan tempat sampah di sejumlah titik yang mudah ditemukan para pengunjung. Bahkan juga harus mulai dipikirkan adanya penunjuk arah lokasi pembuangan sampah.
“Dengan dimudahkan seperti ini, saya yakin problem solving sampah dan bebas polusi di Alun-Alun bisa tercapai. Tanpa mengurangi keramaian dan kenyamanan masyarakat,” ucapnya.
Sisi lain di sektor ekonomi dengan banyaknya peminat UMKM dan PKL, CFD diharapkan tidak hanya diadakan di Alun-Alun Sidoarjo. Pada waktu mendatang sudah mulai dipikirkan mencari tempat yang lebih representatif digelarnya CFD.
“Ke depan CFD di Alun-Alun Sidoarjo, sebaiknya tidak menjadi satu-satunya episentrum atau tempat berkumpulnya UMKM dan PKL,” ujarnya.
Ia mengusulkan pedagang membuka lapak tidak hanya saat CFD. Namun pemerintah sudah waktunya menyediakan lokasi sentra UMKM maupun PKL di tengah kota maupun di kecamatan.
“Lokasi baru yang lebih nyaman dan tidak mengganggu lalu lintas ini harus sudah mulai dipikirkan,” saran Cak Nasih.
DPRD Sidoarjo mendorong setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) agar terus melakukan evaluasi. Mulai dari Dinas Koperasi (Dinkop) yang membawahi UMKM, Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK), Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata (Disporapar), Dinas Perhubungan (Dishub) dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) serta dari Kepolisian.
“Koordinasi, komunikasi dan Evaluasi setiap OPD pemangku kebijakan perlu dilakukan untuk melihat progres CFD sejauh mana berhasil dicapai. Tentunya dengan melibatkan forum UMKM dan PKL,” tandasnya.
Cak Nasih menggarisbawahi terkait kepatuhan terhadap jam operasional CFD. Petugas diharapkan ketika jam 9 sudah harus mengkondisikan lokasi CFD clear dari aktivitas pedagang, termasuk kebersihan sampah yang berceceran.
“Ada toleransi waktu 1 jam, untuk pedagang menutup lapak dan petugas membersihkan area CFD dari sampah. Hingga batas waktu tepat jam 10 jalanan dibuka untuk para pengendara yang melintas,” bebernya.
Intinya, kata Cak Nasih, kehadiran CFD di Alun-Alun diharapkan tidak merugikan salah satu pihak. Baik pedagang maupun pengguna jalan. Karena pedagang butuh penghasilan dan berjualan sedangkan pengendara juga punya hak menggunakan jalan.
“Maka jika sulit dalam mengarahkan UMKM dan PKL yang berjualan. Saran yang bisa diterima membentuk CFD di wilayah kecamatan agar tidak tersentralistik di Alun-Alun,” ujarnya memberi pandangan.
DPRD juga menyayangkan lokasi Alun-Alun dijadikan tempat ajang perbuatan mesum pasangan. Cak Nasih mengingatkan area publik seperti Alun-Alun wajib menjadi tanggungjawab bersama.
“Itu menjadi tanggungjawab kita bersama. Ketika ada hal semacam itu, tidak serta merta yang disorot adalah petugas keamanan. Mereka yang bertugas menjaga keamanan adalah bagian kecil saja,” ulasnya.
Justru hal terpenting dari pelajaran kasus yang terjadi itu, lanjutnya, bagaimana orang tua dan sekolah memberi bekal pemahaman serta pengetahuan kepada generasi muda untuk tidak melakukan perbuatan yang melanggar agama seperti itu.
“Generasi muda harus diberikan pendidikan dan pemahaman yang tepat terkait perilaku menyimpang seperti itu harus dihindari. Dimulai dari pembelajaran agama di sekolah, termasuk sosialisasi kepada kelompok masyarakat lainnya,” Kata Cak Nasih.
Menurutnya hal lain yang perlu diwaspadai ketika pengawasan Alun-Alun Sidoarjo diperketat, para pelaku mesum itu justru berpindah mencari lokasi lain. Ia lebih setuju dilakukan kombinasi pengawasan ketat di semua titik dan penanaman nilai religi.
“Jangan sampai terjadi, pengawasan Alun-Alun diperketat, mereka kemudian pindah ke lokasi lain. Dua hal menurut saya harus dikombinasikan yakni pengawasan dan penanaman nilai religi,” tuturnya.
Selain itu juga perlu diberikan hukuman sebagai efek jera bagi pasangan yang nekat berbuat mesum di Alun-Alun. Salah satunya yang cukup ampuh diterapkan yakni hukuman sosial di media sosial.
“Sekarang kan era digital, ketika ada kasus seperti itu dan viral. itu cukup ampuh menjadi hukuman sosial bagi pasangan yang berbuat menyimpang di area publik,” ucapnya.
Cak Nasih juga setuju terkait pengetatan fungsi pengawasan seperti penambahan CCTV dari 25 unit yang ada. Berikutnya menambah jumlah petugas patroli di jam rawan. Langkah tersebut bagus untuk mempersempit ruang gerak dari pasangan yang berbuat mesum.
“DPRD akan mengawal masalah ini, agar ke depan perbuatan yang melanggar norma agama dan perilaku sehat masyarakat itu bisa ditekan,” bebernya.
Upaya lain yang harus dilakukan, kata Cak Nasih adalah dengan memasang rambu larangan di Alun-Alun. DPRD akan melakukan pengawasan serta meminta OPD dalam hal tersebut Disporapar serta DLHK memasang rambu larangan.
“Pemasangan rambu peringatan seperti larangan membawa miras, larangan berbuat mesum, larangan membawa sajam atau bahkan narkoba merupakan upaya preventif yang harus ada di sejumlah titik di Alun-Alun Sidoarjo,” tandasnya.
Bila diperlukan, imbuh Cak Nasih, ditambahkan lampu sorot sebagai fungsi penerangan. Ia menilai kondisi Alun-Alun Sidoarjo yang remang-remang memberi peluang dan kesempatan muda-mudi berbuat asusila.
“Lampu sorot ini akan bekerja mengitari lokasi yang sulit dijangkau penerangan atau tersembunyi . Sehingga ketika pasangan kena sorot, keinginan berbuat menyimpang bisa dicegah,” kata dia.
Cak Nasih juga sependapat jika CCTV yang terpasang ditambahkan pengeras suara untuk memberi peringatan kepada warga yang kedapatan membuang sampah sembarangan. Selain itu juga perlu petugas berpatroli dibekali alat pengeras suara mobile sambil berkeliling mengenakan lineskate.
“Pengeras suara ini berfungsi menyampaikan teguran atau imbauan. Seperti mohon pengunjung tidak membuang sampah atau puntung rokok sembarangan. Bisa juga pasangan yang berpacaran diingatkan melalui pengeras pasangan agar tak melakukan perbuatan asusila,” ucapnya memberi contoh.
Hal lain yang bisa dilakukan, yakni melibatkan Organisasi Masyarakat sebagai relawan mandiri. Keterlibatan mereka diharapkan bisa mengurangi terjadinya tindakan yang tidak diinginkan.
“Ormas umumnya punya satgas, ini bisa digandeng menjadi relawan mandiri atau mengajak masyarakat menjadi volunteer. Sehingga tercipta kenyamanan di Alun-Alun Sidoarjo,” terangnya.
Selain itu, ada elemen lain yang juga harus dilibatkan dalam penataan dan pengelolaan Alun-Alun yakni media dan akademisi. Dua komponen ini mampu memberi masukan berdasarkan sudut pandang yang berbeda.
“Kalau media sudah jelas menjalankan fungsi kontrol melalui pemberitaan. Kemudian ada bagian stakeholder lainnya yaitu akademisi yang juga harus dilibatkan oleh pemkab. Peran keduanya ini penting untuk meningkatkan pengelolaan Alun-Alun,” tekannya.
Akademisi harus diakui memiliki sudut pandang lebih komprehensif. “Salah satunya mengkaji apakah Alun-Alun sudah ramah untuk kelompok disabilitas atau belum?,” serunya.
Keterlibatan akademisi dari berbagai disiplin ilmu juga penting dilibatkan. Peran mereka untuk mengukur seluruh aspek yang ada di Alun-Alun. Mulai dari akademisi ekonomi, sosial, hukum dan keamanan. Bahkan Pendidikan serta kesehatan utama nya anak maupun orang tua harus dihadirkan.
“Akademisi ekonomi bisa mengkaji dari sisi bisnis. Sedangkan akademisi pendidikan anak menilai tempat bermain di Alun-Alun apakah sudah aman dan sebagainya,” ulas cak Nasih.
DPRD juga memberi masukan kepada petugas dishub dan lalu lintas terkait crowded yang timbul dari penutupan jalan. Menurutnya pemkab harus menggandeng akademisi agar permasalahan crowded bisa mendapat masukan atau terobosan alternatif.
“Sudut pandang akademisi mungkin berbeda dengan kawan-kawan dishub maupun lalu lintas. Bisa jadi crowded di jalan gajah mada dan kartini dianggap hal wajar, namun bagi akademisi bisa muncul usulan jaring-jaring simpul atau sodetan jalan untuk mengurai kemacetan,” sebutnya.
Cak Nasih kembali mengusulkan ke pemkab untuk menggandeng dan melibatkan komunitas dalam pengembangan Alun-Alun sebagai fungsi tempat rekreasi. Sebab ramainya sebuah momen seperti CFD juga tak lepas dari peran komunitas.
“Pemerintah tidak bisa menafikan keberadaan komunitas. Karena kadang-kadang keramaian dan kemeriahan CFD juga ditentukan dari keterlibatan komunitas. Sehingga tercipta pemahaman alun-alun menjadi ruang milik bersama,” tegasnya.
Ia mencatat sejumlah komunitas seperti seniman, budayawan, pegiat lingkungan, penggerak kebersihan dan komunitas lainnya wajib dihadirkan meramaikan Alun-Alun Sidoarjo. Bila diperlukan pemkab harus membuat list jadwal komunitas biar tidak terlalu crowded.
“Contoh komunitas musik bisa dikumpulkan minggu pertama, kemudian komunitas tari di minggu kedua dan seterusnya. Tempatnya juga diatur dan ditentukan sedemikian rupa agar tidak crowded,” ucapnya.
Peluang dan kesempatan yang diberikan kepada komunitas melakukan eksplorasi di Alun-Alun menjadi harapan tumbuh kembang mereka di Kabupaten Sidoarjo. Kehadiran komunitas ini menjadi tanggungjawab semua OPD.
“Setiap OPD memiliki jaringan komunitas masing-masing. Seperti DLHK pasti jaringan komunitasnya pegiat lingkungan.berkreasi membuat pakaian dari limbah plastik rumah tangga. Kemudian Disporapar tentu jaringannya seniman menggelar latihan bersama. lalu ada Dinkop mengumpulkan anak muda belajar digital marketing dan lain sebagainya,” pungkas Cak Nasih.
Meski diakui belum sempurna dan masih memiliki banyak celah kekurangan, Kehadiran revitalisasi Alun-alun Sidoarjo yang telah menyerap anggaran sebesar Rp 24,6 miliar ini diharapkan dapat meningkatkan nilai kawasan pusat kota.
Pendekatan Pentahelix berupa sinergis lima unsur yakni pemerintah, akademisi, pelaku usaha, komunitas, dan media juga diharapkan mampu menuntaskan seluruh permasalahan yang ada di Alun-Alun Sidoarjo. (luk/adv)
