LAMONGAN, PETISI.CO – Tragedi kemanusiaan Covid-19 khususnya kabupaten Lamongan menjadi atensi tersendiri bagi fraksi PDI-P Lamongan guna mengalokasikan anggaran lebih besar untuk penanggulangan penangan Covid-19.
Fraksi PDI-P Lamongan mendesak Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lamongan untuk segera mengurangi anggaran-anggaran yang ada di pemerintah. Ini kan sudah ada “Cantolannya”, karena Pak Presiden Jokowi dan menteri keuangan juga sudah memerintahkan.
“Dan apa, pilkada Lamongan kan juga tertunda sesuai dari RDP KPU dengan komisi II DPR-RI, bisa itu dianggarkan untuk penanggulangan Covid-19 di daerah Lamongan,” ungkap Darwoto, Wakil pimpinan DPRD Lamongan dari PDI-P, Selasa sore (31/3/20).
Toh nanti untuk kebutuhan pilkada Lamongan bisa dianggarkan lagi tahun berikutnya, karena pilkada sendiri itu kan ditunda ke tahun 2021. Pemotongan anggaran sendiri itu bisa di lakukan pada setiap OPD, seperti pemotongan anggaran di Dinas Kesehatan, pendidikan, ataupun rumah sakit plat merah itu bisa. Seluruh dinas di Lamongan itu bisa dilaksanakan pemangkasan anggaran.
Artinya masing-masing OPD itu ada yang layak dipangkas. Pos-pos mana yang tidak begitu strategis itu dipotong saja, seperti pembangunan fisik ataupun perjalanan dinas.
“Saya mendorong terus ini, dan menyampaikan ke Bupati agar ada perubahan anggaran pada setiap OPD terkait penanggulangan Covid-19 untuk segera disediakan,” tegasnya.
Toh nanti pemerintah sendiri yang akan melaksanakan penanggulangan Covid-19 seperti pembagian masker, penyemprotan disinfektan atau handsanitizer pada setiap masyarakatnya, itu harapan masyrarakat sendiri lho yang harus digaris bawahi.
“Dan kami juga mengusulkan biaya-biaya kunjungan kerja (kunker) di DPRD Lamongan juga dipangkas untuk penanganan Covid-19. Kemarin sudah rapat pimpinan DPRD dan ketua-ketua fraksi sudah saya sampaikan. Tapi sayang usulan kami ini, ternyata ditolak teman-teman fraksi yang lain. Karena kemarin waktu rapat dan yang sejalan hanya pak Widji dari PAN,” tambahnya.
Nah maka dari itu saya suarakan di sini melalui petisi.co supaya bisa jelas, bahwa kunker bisa satu atau dua kali itu, kalau bisa dipangkas untuk kegiatan penanggulangan Covid-19.
Abd Ghofur, Ketua DPRD dari PKB saat dikonfirmasi perihal usulan PDI-P yang tertolak itu melalui sambungan seluler tidak merespon, meski terdengar ada nada sambung panggilan di hpnya. (ak)
