JAKARTA, PETISI.CO – Menguatnya gerakan radikalisme Islam di Indonesia, dinilai karena ada kesalahan persepsi di masyarakat tentang sistem pemerintahan Islam.
Alasannya, dalam Islam sendiri juga mengatur tentang demokrasi dan keberagaman, seperti yang ada di Indonesia.
Demikian dikatakan pengamat Politik Faisal Chaniago, dalam Diskusi Publik bertajuk Penolakan Radikalisme Dalam Politik Indonesia, yang digelar di Jakarta Selatan, Kamis (21/12/2017).
Faisal menyebut, hingga kini dirinya tidak melihat bentuk negara khilafah meski mayoritas penduduknya beragama Islam. Lantas kenapa di Indonesia gerakan pendukung negara khilafah menggeliat?
Menurut staf pengajar di Universitas Bung Karno itu, masyarakat Indonesia tidak tahu dengan sistem pemerintahan Islam itu sendiri.
Akibatnya, ada kesalahan persepsi bahwa pemerintahan yang sesuai dengan ajaran Islam hanya khilafah. Dirinya menyayangkan, sistem pemerintahan seperti itu yang selalu didengung-dengungkan Hisbut Tahrir Indonesia.
“Kalau orang Islam ingin memperjuangkan nilai-nilai Islamnya, ya berjuanglah melalui sistem demokrasi yang sudah disepakati. Kalau anda menang ya buatlah regulasi yang memperjuangkan nilai-nilai Islam sesuai ideologi anda. Yang sekarang menang adalah nasionalis ya secara otomatis regulasinya berafiliasi atau berbentuk nasionalis,” ujarnya.
Faisal menyebut, sistem pemerintahan khilafah kerap gagal diterapkan di sejumlah negara Islam. Bahkan, negara Islam yang selama ini diagung-agungkan gerakan Islam radikal juga tidak menganut sistem pemerintahan khilafah.
“Malaysia, sistemnya apa? Kerajaan! Palestina yang sedang kita perjuangkan, apakah sistem pemerintahannya khilafah? Tidak!,” paparnya.
Baca Juga : Pengamat: Politik Identitas Silahkan! Asal Demokratis
Parahnya, Faisal menyebut, para politisi yang selalu memperjuangkan ideologi Islam di negeri ini seringnya justru terlibat kasus-kasus yang mempermalukan ideologi mereka. Seperti dugaan keterlibatannya kasus korupsi.
“Dalam politik Islam itu elitnya mulai kharamah, rakus. Lihat itu, elit-elitnya, rakus semuanya. Suatu hal yang sangat menyedihkan apabila petinggi partai yang berlandaskan Islam itu terlibat kasus korupsi,” ujarnya.
Karena itulah, Faisal mengapresiasi upaya pemerintah untuk meredam gerakan-gerakan Islam radikal itu. Jika gerakan radikalisme Islam itu menggunakan simbol-simbol, pemerintah juga menggunakan simbol-simbol keberagaman.
“Ini dianggap bahaya oleh pemerintah. Karena pertarungannya salah satu melalui medsos dan simbol, maka pemerintah juga bermain dengan simbol-simbol. Maka lahirlah slogan ‘saya Pancasila saya Indonesia. Itu satu gerakan pemerintah untuk meredam menyebarnya gerakan radikalisme islam. Menyadarkan kembali rakyatnya bahwa kita ini Indonesia yang plural, majemuk suku, bahasa dan agama,” katanya.
Gerakan-gerakan radikal itu menyasar kaum muda sebagai garda terdepan lantaran pengetahuan mereka belum mumpuni dalam hal politik dan agama. Karena itulah, pemerintah bertugas memberikan wawasan kepada para pemuda agar tidakmudah terseret gerakan-gerakan radikal tanpa tahu esensinya. (sdk)
