Surabaya, petisi.co – Gabungan Sopir Jawa Timur (GSJT) yang dipimpin Ketua Angga Firdiansyah menggelar diskusi bersama Kadishub Jatim Nyono, AKBP Zein M., dan kepala BPTD XI Bambang di Kantor Gubernur Jawa Timur, Kamis (19/6/2025). Pertemuan berlangsung pukul 17.00 hingga 18.30 WIB dan membahas penolakan terhadap kebijakan Over Dimension Over Load (ODOL).
Kadishub Nyono dalam pembukaan rapat menegaskan pentingnya memberantas praktik pungutan liar dan premanisme di jalan, demi keadilan dan kelangsungan hidup sopir yang bekerja untuk menafkahi keluarga. Ia juga menyoroti pentingnya kesetaraan dalam penegakan hukum.
Nyono menyampaikan bahwa penghentian operasional terhadap kendaraan ODOL pernah dilakukan pada 2023, namun saat itu diberikan kelonggaran melalui perpanjangan kebijakan zero ODOL. Ia berharap pertemuan ini bisa menghasilkan solusi terbaik bagi semua pihak.
Giliran berbicara diberikan kepada AKBP Zein M., yang memaparkan data kecelakaan lalu lintas di Jawa Timur. Ia menyebut pada 2023 terjadi hampir 32.000 kasus kecelakaan, dengan 5.340 korban meninggal dunia. Namun, pada 2024 jumlah kasus menurun 13 persen menjadi 28.000 kejadian, dan korban jiwa turun menjadi 4.824 orang.
“Penyebab utama kecelakaan adalah human error, diperkirakan sekitar 60 hingga 70 persen. Faktor lain seperti kondisi kendaraan, prasarana jalan, dan cuaca juga berpengaruh,” ujar Zein.
Ia juga menyampaikan bahwa sejak 1 hingga 30 Juni telah dilakukan pendataan dan sosialisasi terhadap pemilik usaha dan kendaraan. Penindakan terhadap ODOL akan dimulai 14 Juni, namun dilakukan secara bertahap. “Kami tidak tergesa-gesa. Aspirasi tetap kami tampung dengan cara damai,” tegasnya.
Selanjutnya, Kadishub membahas isu logistik dan mengundang Kepala BPTD XI Jatim, Bambang, untuk menyampaikan informasi dari pemerintah pusat. Disebutkan bahwa Kemnaker tengah menyusun standar upah sopir, Kemenko PMK menyiapkan insentif angkutan sembako, dan Kemenhub menyusun pedoman tarif angkutan ODOL.
Kadishub juga menyampaikan bahwa pihaknya akan memberikan subsidi pemotongan kendaraan ODOL. Bagi kendaraan tanpa SRUT dan SKRB, biaya normalisasi bisa dikenakan nol rupiah. Ia juga akan mengusulkan kepada Gubernur Jawa Timur untuk memberikan bantuan pembiayaan normalisasi.
Dalam sesi dialog, beberapa anggota GSJT menyampaikan keluhan soal perlakuan yang mereka anggap tidak adil di lapangan, termasuk soal pengukuran kendaraan, denda saat razia, serta dampak pemotongan terhadap muatan dan penghasilan. Beberapa sopir menyebut bahwa muatannya ringan, seperti roti, rosok, atau jajanan, namun tetap dianggap overload.
Salah satu sopir mencontohkan harga angkutan pasir ke Madura yang tetap Rp1 juta meski kapasitas muatan harus dipotong hampir setengahnya. “Kalau kami tak boleh bermuatan, siapa yang menjamin penghasilan kami?” ujarnya dalam forum.
Menanggapi hal itu, pihak kepolisian meminta masyarakat melapor jika ada praktik yang merugikan. Pihak kepolisian bahkan memberikan nomor kontak pribadinya agar laporan bisa langsung ditindaklanjuti.
Karena belum ada keputusan resmi dari pemerintah pusat, GSJT memutuskan untuk melanjutkan aksi dengan cara menginap di depan Kantor Gubernur Jawa Timur. Sekitar 700 truk turut serta dalam aksi tersebut.
“Kami hanya menunggu keputusan. Kalau malam ini atau lima menit lagi sudah ada hasil, kami langsung pulang. Ini aksi damai,” ujar Ketua GSJT Angga Firdiansyah.
Peserta aksi menyampaikan aspirasi dengan damai, sebagian menggunakan pengeras suara dan memarkirkan truk di sekitar kantor gubernur sebagai bentuk protes.
Sekitar pukul 00.00 WIB, tercapai kesepakatan antara GSJT dan Dirlantas Polda Jatim. Dalam kesepakatan disebutkan bahwa untuk sementara waktu tidak akan ada penindakan terhadap kendaraan ODOL. Sosialisasi tetap dilakukan, namun melalui pendekatan ke kantong parkir atau perusahaan, bukan dengan menghentikan kendaraan di jalan.
Aksi kemudian dibubarkan secara tertib pada pukul 01.30 WIB. GSJT menyatakan bahwa aksi damai telah mencapai tujuannya, dan berharap komunikasi tetap terbuka demi mencari jalan tengah dalam kebijakan ODOL ke depan. (mag)
