SURABAYA, PETISI.CO – Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Air Minum dan Sanitasi Tahun 2023 digelar secara hybrid di Jakarta, Selasa (12/9/2023). Rakornas tersebut diikuti Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi yang sekaligus hadir sebagai narasumber.
Dalam kesempatan itu, Wali Kota Eri Cahyadi mengungkapkan strategi Kota Pahlawan dalam mencapai 100 Persen Open Defecation Free (ODF) atau bebas dari Buang Air Besar Sembarangan (BABS).
Ia menyampaikan bahwa Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya telah berkomitmen untuk meningkatkan capaian akses air minum dan sanitasi aman. Komitmen ini dilakukan sebagai tujuan untuk memakmurkan warga Kota Pahlawan.
“Sehingga di situlah kita menghitung betul, maka kebutuhan terkait sanitasi dan yang lainnya harus kita penuhi dalam waktu satu tahun ini. Sehingga Alhamdulillah terkait dengan ODF dan sanitasi, dalam waktu satu tahun bisa kita penuhi,” kata Wali Kota Eri Cahyadi.
Wali Kota Eri Cahyadi juga memastikan, bahwa sanitasi merupakan bentuk kesehatan yang menjadi prioritas harus dipenuhi oleh Pemkot Surabaya. Sebab, untuk dapat menyelesaikan persoalan stunting maupun gizi buruk, maka harus dimulai dari lingkungan yang sehat.
“Sehat lingkungan itu dimulai dari terdekat kita, yaitu dari rumah kita. Karena itu pemerintah kota mempunyai komitmen bagaimana rumah tidak layak huni apakah itu jamban atau jendela, kita perbaiki semuanya, karena kesehatan menuju sebuah kemakmuran,” ujar dia.
Di samping itu, Wali Kota Eri juga menyatakan bahwa bentuk komitmen dalam meningkatkan capaian akses air minum dan sanitasi aman tersebut telah dituangkan dalam RPJPD (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah) dan RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) Kota Surabaya.
“Dalam RPJPD dan RPJMD Kota Surabaya salah satunya adalah bagaimana tidak ada rumah tidak layak huni dan tidak ada lagi rumah yang tidak berjamban di Kota Surabaya, selesai di tahun 2023. Karena itulah semua anggaran kita prioritaskan,” kata mantan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Kota (Bappeko) Surabaya ini.
Karenanya, ia juga menuturkan bahwa kebahagiaan masyarakat itu adalah prioritas dari Kota Surabaya. Nah, untuk mencapai kebahagiaan itu, maka stunting, gizi buruk, rumah tidak layak huni, jamban hingga sanitasi lingkungan menjadi prioritas dari Pemkot Surabaya.
“Meskipun saya tahu betul bahwa ini bukan yang menjanjikan atau tidak menjadi primadona. Karena biasanya primadona itu adalah bangunan yang terlihat mata. Tapi kalau ini saya katakan tidak populis, tapi harus kita ambil sebagai bagian dari tujuan negara kita dan agama kita,” jelasnya.
Komitmen Pemkot Surabaya dalam memelihara lingkungan yang sehat juga telah dibuktikan dengan dukungan melalui peningkatan anggaran. Tercatat pada tahun 2023, anggaran untuk pengadaan jamban di Surabaya mencapai Rp33,764 miliar. Besaran anggaran ini meningkat dari tahun 2022 yakni, Rp2,035 miliar dan tahun 2021 Rp2,196 miliar
Tak hanya anggaran untuk pengadaan jamban di Surabaya yang meningkat pada tahun 2023. Namun pemkot juga meningkatkan anggaran untuk Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) pada tahun 2023 menjadi Rp137,282 miliar. Besaran anggaran itu meningkat dari tahun 2022 sebesar Rp34,172 miliar dan tahun 2021 yakni Rp23,907 miliar.
Selain melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), pembiayaan untuk mencapai lingkungan yang sehat juga didukung oleh mitra kerja dan CSR dari para stakeholder di Surabaya. Dimana dukungan pembiayaan ini juga meningkat dari tahun 2022 sebesar Rp4,462 miliar, menjadi Rp11,515 miliar pada tahun 2023.
“Pemimpin yang berhasil adalah bukan yang menciptakan sesuatu sendiri. Pemimpin yang berhasil itu adalah yang bisa menggerakkan semua stakeholder, termasuk pentahelix itu bergerak bersama,” tutur Wali Kota Eri.
Keberhasilan Kota Pahlawan dalam mencapai 100 persen ODF, rupanya tak lepas dari peran serta dan dukungan dari Tim Penggerak (TP) PKK Kota Surabaya. Bentuk dukungan itu salah satunya diimplementasikan PKK melalui pola pendekatan sosial kepada masyarakat.
“PKK itu adalah mitra dari pemerintah. Jadi kami menguatkan dengan pendekatan sebagai seorang wanita,” kata Ketua TP PKK Surabaya, Rini Indriyani.
Bunda Rini-sapaan lekat Rini Indriyani menerangkan, bahwa ketika rumah tidak layak huni dan sanitasi sudah diperbaiki, namun apabila pola hidup bersih tidak diterapkan, maka hal itu akan menjadi sia-sia.
Oleh sebabnya, TP PKK Surabaya juga mendukung pemkot dalam melakukan pendekatan-pendekatan sosial kepada masyarakat dalam menerapkan pola hidup bersih. Seperti di antaranya dengan mengajak masyarakat agar ketika membuang sesuatu supaya pada tempatnya.
“Sehingga ketika pola hidup bersih sudah mantap di masing-masing keluarga, Insyaallah pasti mereka akan terbebas dari penyakit, terbebas dari stunting. Sehingga pola pendekatan melalui power of the emak-emak itu yang menjadi kekuatan kita,” pungkasnya. (dvd)
