SURABAYA, PETISI.CO – Peneliti Astronomi Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Andi Pangerang Hasanuddin telah menjadi perbincangan karena komennya di sosial media. Dia secara jelas dan sadar mengancam membunuh warga Muhammadiyah dan dia siap menerima konsekuensinya.
Sontak hal tersebut memantik respon banyak pihak, terutama warga Muhammadiyah. Salah satunya adalah Abdul Wahid, wakil ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) Jombang.
Wahid melaporkan tindakan tersebut ke ranah hukum. APH yang menulis alamat tinggalnya di Jombang tersebut pada Senin (24/4/2023) malam telah dilaporkan ke Polres Jombang.
“Kami dari PDM Jombang, sekretaris, Pimda Tapak Suci dan para kader Kokam telah melaporkan tindakan APH terhadap warga Muhammadiyah yang jelas mengandung ujaran kebencian dan ancaman pembunuhan. Besok kami akan melengkapi berkas. Semoga lancar dan proses hukum berjalan secara adil dan jujur,” ujarnya.
Merespon hal tersebut, Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) Jawa Timur (Jatim) Sukadiono menyambut baik pelaporan tersebut. Tindakan melaporkan ujaran kebencian dan ancaman oleh oknum BRIN ke kepolisian atau proses hukum merupakan tindakan beradab.
Warga Muhammadiyah harus menghindari tindakan persekusi atau berbagai upaya anarkis lainnya yang menyasar kepada terduga pelaku, keluarga terduga pelaku, bahkan peneliti BRIN lainnya yang tidak terlibat.
“Tidak main hakim sendiri adalah watak Muhammadiyah. Biarkan proses hukum berjalan dan harus terus dikawal,” ujarnya
dalam siaran persnya, Selasa (25/4/2023).
Sukadiono menyebut hikmah dari kegaduhan ini adalah pentingnya kita semua mempunyai kemampuan merefleksikan diri agar berpikir panjang sebelum bertindak. Hidup di era kecepatan teknologi, emua orang melalui sosial media akan mudah sekali mengekspresikan apa yang dirasakan.
“Kasus oknum BRIN ini menegaskan bahwa kecepatan yang menjadi ruh era teknologi hari ini bisa menciptakan kekacauan dan kerusakan harmoni dalam masyarakat,” jelasnya.
Pihaknya mengapresiasi sikap tepat yang sudah ditunjukan oleh negara melalui Menteri Agama agar pemerintah daerah memfasilitasi penyelenggaraan sholat Id warga Muhammadiyah.
“Hal tersebut, seharusnya menjadi pertimbangan oleh para oknum di BRIN. Agar berusaha toleran dan menerima perbedaan secara tepat,” tandasnya. (bm)
