SURABAYA, PETISI.CO – Komisi D DPRD Surabaya bersama dengan Dinas Pendidikan dan BPBD Surabaya hari ini menggelar rapat pembahasan evaluasi Pembelajaran Tatap Muka (PTM) pada pekan pertama di Surabaya. Pada rapat tersebut, dipaparkan beberapa temuan, salah satunya yakni pergantian shift dari sesi pertama dan kedua yang dinilai terlalu singkat sehingga menimbulkan kerumunan.
“Durasi frekuensi waktu antara selesainya shift pertama dan dimulainya shift 2 itu rentan dengan kerumunan. Kalau yang pertama itu masuknya setengah 7 sampai jam setengah 10, kemudian shift kedua masuk jam 10 sampai jam 1. Maka ini terlalu pendek karena hanya 30 menit,” ungkap Khusnul Khotimah saat rapat di ruang Komisi D DPRD Surabaya, Senin (17/1/2022).
Khusnul menjelaskan, pihaknya juga mendorong gugus tugas dan Dinas Pendidikan untuk mengedukasi para pedagang di sekitar sekolah, supaya jangan sampai anak-anak yang menunggu dijemput orang tua ini membeli jajan secara berkerumun.
“Bisa dilakukan pendekatan secara persuasif, supaya murid-murid yang nunggu jemputan orang tuanya nggak sampai berkerumun karena jajan,” ujarnya.
Selain itu, ia juga menegaskan komitmen dari pihak orang tua supaya dalam pelaksanaan PTM ini, para orang tua bisa menjemput ankanya tepat waktu tanpa harus menunggu.
“Jangan sampai membuat anak menunggu, supaya bisa meminimalisir adanya kerumunan,” kata Khusnul.
Ia menambahkan, Komisi D juga memberikan saran yakni dengan penambahan durasi waktu masuk antar shift dari 30 menit menjadi 60 menit.
“Shift duanya bisa diambil jam setengah 11 sampai jam 1 atau setengah 2. Itu kalau kita hitung setengah 2 masih bisa sholat dhuhur,” paparnya.
Kendati demikian, apabila ada sekolah yang melakukan pelanggaran pada klausul asesmen PTM, maka Pemkot Surabaya bisa menindak tegas dengan melarang sekolah tersebut untuk melaksanakan PTM.
“Tapi tentu saja itu melewati beberapa surat keputusan atau tidak mengindahkan aturan beberapa kali. Intinya melindungi anak-anak kita merupakan poin yang sangat penting,” pungkas Khusnul. (dwd)
