BONDOWOSO, PETISI.CO – Pemerintah Daerah telah merespon cepat dengan carut-marutnya perindustrian pupuk bersubsidi di Kabupaten Bondowoso.
Hal itu diketahui, setelah Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3) Bondowoso, menggelar rapat kerja dengan membahas ketidaksesuaian data luas lahan tanam pertanian, Senin (8/2/2021) di gedung Sabha Bina I.
Rapat KP3 itu, akan mensinkronisasikan data luas lahan tanam antar instansi terkait. Di samping juga upaya untuk validasi, verifikasi dan menyempurnakan data Electronic Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok Elektronik (e-RDKK) dan Kartu Tani guna memperbaiki penanganan pupuk bersubsidi di Bondowoso.
Dikonfirmasi, Plt Kepala Dinas Pertanian Bondowoso, Hendri Widotono, menjelaskan, akan melaksanakan semua hasil rapat KP3.
“Memang terjadi ketidaksesuaian data luas lahan, terutama di Kecamatan Cermee dan Botolinggo. Selanjutnya PPL Pertanian akan aktif berkoordinasi dengan Kecamatan, Pemerintahan Desa dan Kelompok Tani, dengan menggunakan data berbasis KTP, KK dan SPPT-PBB objek pajak,” jelasnya, Selasa (9/2/2021).
Ada tujuh Kecamatan yang paling mencolok ketidaksesuaian datanya. Akan tetapi Dinas Pertanian akan mengambil langkah-langkah. Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) yang bertugas harus pro aktif mensosialisasikan standart penggunaan pupuk bersusbsidi dengan pola tanam menggunakan sistem pupuk berimbang.
“Agar petani tidak terlalu berlebihan menggunakan pupuk bersubsidi. Dapat mengurangi biaya pemupukan, menjaga hara tanah dan meningkatkan hasil panen” jelasnya.
KP3 Kabupaten Bondowoso juga akan membentuk Tim tingkat Kecamatan yang tugasnya untuk mengetahui jadwal pengiriman pupuk bersubsidi kepada masing-masing kios dan juga malakukan koordinasi data. Sehingga tidak terjadi kekacauan data seperti sekarang.
“Singkronisasi data luas lahan tanam secara riil dan kongkrit akan menjadi dasar penetapan kuota pupuk bersubsidi di masing-masing kecamatan dan jadwal pengiriman,” cetusnya.
Lebih lanjut ia menegaskan, untuk monitoring pupuk bersubsidi akan menyediakan Call Centre agar mempermudah petani, pemerintahan Desa dan Kecamatan supaya mendapatkan informasi distribusi atau penyaluran pupuk bersubsidi.
“Pemerintah juga akan membuat banner sosialisasi pupuk bersubsidi yang menginformasikan berapa jatah kuota pupuk bersubsidi masing-masing Kecamatan. Agar harga eceran tertinggi serta prosedur petani untuk memperoleh pupuk bersubsidi,” katanya.
Seraya menambahkan, harapan kami, dengan sinkronisasi data luas lahan tanam dengan instansi terkait, data e-RDKK dan Kartu Tani akan benar-benar sesuai dengan kebutuhan pupuk petani dan tidak akan terjadi lagi kelangkaan pupuk bersubsidi.
Menurutnya, sinkroniasisi data luas lahan tanam petani, juga dapat mempermudah petani untuk memperoleh pupuk bersubsidi serta dapat meningkatkan kesejahteraan petani dengan distribusi pupuk bersubsidi secara tepat sasaran.
“Dalam hal terjadi kekurangan atau kelebihan, pemenuhan pupuk bersubsidi akan dilakukan melalui realokasi antar waktu atau antar wilayah distribusi pupuk bersubsidi,” tandasnya.
Untuk diketahui, dalam rapat KP3 tersebut, ditemukan permasalahan-permasalahan terkait pupuk bersubsidi, terutama permalahan distribusi dan tata niaga. Sehingga saat ini pemerintah daerah mengambil langkah cepat dalam menangani permasalahan yang ada.(tif)
