BONDOWOSO, PETISI.CO – Direktur Lembaga Pengkajian Perlindungan Korban Kebijakan Publik (LP2KP), Miftahul Huda, meminta DPRD Bondowoso membentuk Panitia khusus (Pansus) pupuk bersubsidi. Alasannya karena persoalan yang berhubungan dengan pupuk bersubsidi cukup sering terjadi.
Menurut Miftah, sudah selayaknya DPRD sebagai wakil rakyat mampu mengurai masalah pupuk subsidi yang merugikan para petani.
“Kami atas nama rakyat, meminta kepada wakil rakyat agar membentuk Pansus pupuk bersubsidi,” ungkap Miftah, pada sejumlah wartawan, Kamis (25/8/2022).
Miftah juga menyebut, bahwa persoalan pupuk merupakan masalah klasik. Dan selama ini, persoalan tersebut tidak bisa dipecahkan.
Tak hanya itu, dia bahkan menilai persoalan kelangkaan pupuk dan penyalahgunaan distribusinya ke petani berhubungan dengan rencana definitif kebutuhan kelompok (RDKK).
“Kalau itu di-Pansus-kan, maka DPRD bisa membuka dokumen data penerima pupuk subsidi. Apakah sudah sesuai atau ada menipulasi? Jadi Pansus itu penting digelar sehingga persoalan pupuk bersubsidi bisa diurai dan diungkap,” katanya.
Pihaknya juga mengaku mendukung pernyataan Ketua Fraksi PDI Perjuangan, Bambang Suwito, yang turut mendesak aparat penegak hukum (APH), melakukan investigasi langsung ke petani.
“Sehingga jelas dan valid dugaan penyalahgunaan pupuk bersubsidi,” imbuhnya.
Sementara itu, wakil Ketua Komisi II, DPRD Bondowoso, yang disebut-sebut sebagai mitra kerja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, tidak akan melakukan Pansus.
Hal ini ditegaskan oleh wakil ketua komisi II DPRD Bondowoso, A. Mansur, Jumat (26/8/2022).
“Pembentukan Pansus tidaklah perlu. Kami masih percaya kepada pihak-pihak yang menangani masalah pupuk,” tegas A. Mansur, dari fraksi PKB itu.
Tidak mudah membuat Pansus. Harus ada kajian-kajian tertentu.
“Tanpa itu pun masyarakat mampu dan bisa sejahtera,” ringkasnya. (tif)
