SURABAYA, PETISI.CO – Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya yakin bahwa opsen pajak akan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Diproyeksikan bahwa PAD Surabaya dari opsi pajak bisa mencapai sekitar Rp 1 triliun per tahun. Menurut Febrina Kusumawati, Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), pengelolaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) akan mengalami perubahan signifikan mulai Januari 2025.
“Perubahan ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD),” ungkap Febrina Kusumawati.
Febrina menjelaskan, UU HKPD memberikan kewenangan lebih kepada pemerintah daerah untuk menambahkan pungutan tambahan atas PKB dan BBNKB. Pengelolaan akan dialihkan dari pemerintah provinsi ke pemerintah kabupaten/kota.
Dia optimis bahwa pengelolaan yang lebih lokal akan meningkatkan penerimaan PAD Surabaya, terutama karena peningkatan jumlah kendaraan berplat L di wilayah tersebut.
“Perkiraan pendapatan dari opsi pajak mencapai sekitar Rp 1 triliun per tahun, meningkat dari sebelumnya sekitar Rp 400 miliar dari dana bagi hasil pajak kendaraan bermotor,” ujarnya.
Selain itu, Febrina Kusumawati juga menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan PAD Surabaya, dengan fokus pada PBB dan BPHTB sebagai sumber terbesar PAD.
“Sumber PAD Surabaya yang terbesar memang ada di PBB, setelah itu BPHTB. Jadi kalau nanti opsen pajak masuk, maka ketiga sumber itu yang terbesar,” paparnya.
Menurut dia, upaya untuk meningkatkan PAD Surabaya saat ini sudah berjalan dengan baik. Namun, upaya untuk mendongkrak PAD tahun 2024 tidak lagi sekadar mencapai target tetapi juga realisasi percepatan.
“Langkah Pemkot Surabaya bukan lagi memenuhi target per bulan, tapi bagaimana berjalan cepat untuk bisa memungut pendapatan dari pajak,” pungkas Febrian Kusumawati. (dvd)
