SURABAYA, PETISI.CO – Badan Akuntabilitas Publik Dewan Perwakilan Daerah (BAP DPD) RI turun ke Jawa Timur (Jatim) untuk menidaklanjuti temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dimana Jatim termasuk provinsi tertinggi dalam laporan BPK.
“Jatim terbilang tinggi terkait temuan oleh BPK. Karena itu, kami melakukan kunjungan kerja ke Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jatim hari ini,” kata Ketua BAP DPD RI Bambang Sutrisno kepada wartawan usai rapat dengar pendapat dengan Pemprov Jatim di Kantor Gubernur Jatim, Kamis (4/2/2021).
Dijelaskan, rapat dengar dengan Pemprov Jatim ini membahas terkait laporan BPK. Tujuannya adalah percepatan dan pengawasan tindak lanjut agar daerah bisa menindaklanjuti dengan baik dan sehingga sudah tidak ada beban lagi.
“Memang Jatim termasuk tinggi, cuma masalah yang belum ditindak lanjuti adalah masalah krusial yang masih memerlukan langkah-langkah yang harus ekstra,” ujarnya didampingi Sekretaris Daerah Provinsi Jatim, Heru Tjahjono.
Dari rapat dengar pendapat ini, lanjutnya, diketahui beberapa temuan dilaporkan sulit untuk ditindak lanjuti. Seperti di Magetan, ada temuan pinjaman Haji anggota DPR yang peminjamnya sudah pensiun, bahkan sampai sekarang tidak bisa mengembalikan pinjaman itu.
“Pengawasan yang selama ini dilakukan oleh BAP DPD adalah, sesuai dengan data yang telah dimiliki oleh BPK. Ini suatu masalah yang krusial juga. Sehingga ini yang diperhatikan. Tetapi secara keseluruhan, saya rasa di Jatim sudah bagus,” ujarnya. (bm)
