SURABAYA, PETISI.CO – Gubernur Jawa Timur (Jatim), Khofifah Indar Parawansa meresmikan gedung baru Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Jatim, Senin (20/2) malam. Gedung baru BKD Jatim dibangun selama tiga tahun sejak 2020, memiliki lima lantai dan berada di atas lahan seluas 1.600 meter.
Peresmian gedung baru BKD Jatim ini ditandai dengan penekanan tombol sirine dilanjutkan penandatanganan prasasti, pemotongan tali dan tumpeng oleh Gubernur Khofifah dan Kepala Dinas BKD Jatim Indah Wahyuni.
Khofifah berharap gedung baru BKD Jatim akan menjadi pengungkit kompetensi dan kinerja manajemen kepegawaian baik ASN maupun non ASN. Terlebih dengan dukungan perangkat baru berbasis digital yang telah melengkapi pembangunan gedung BKD Jatim ini.
“Semoga memberikan manfaat yang besar baik internal maupun eksternal untuk meningkatkan kualitas manajemen kepegawaian Pemprov Jatim. Semua tim BKD Jatim makin bersemangat untuk meningkatkan kompetensi dan kinerjanya. Hadirnya gedung baru, kinerja baru dan tentu produktivitas kerja baru akan terwujud lebih baik lagi,” ujarnya.
Menurut Khofifah, pembangunan gedung milik BKD Jatim menggunakan konsep IKI (Inisiatif, Kolaborasi dan Inovasi). Maka di dalamnya harus terdapat Inisiatif, Kolaborasi dan Inovasi yang terus terpompa secara produktif.
Artinya, ada sesuatu yang menggerakkan karakter ASN maupun non ASN di Pemprov Jatim untuk membangun semangat baru dan membangun suasana kerja yang nyaman agar lebih inovatif dan lebih produktif bekerja melayani masyarakat.
“Alhamdulillah proses yang cukup panjang untuk bisa menyelesaikan gedung ini. Saya ingin semua dimaksimalkan layanan-layanan kita baik internal maupun eksternalnya,” harapnya.
Gedung BKD juga dilengkapi dengan perangkat-perangkat digital IT. Tentu, fasilitas ini semakin memberikan dukungan konektivitas dari seluruh kepegawaian baik ASN maupun non ASN karena semua itu menjadi bagian penting untuk bisa meningkatkan kinerja dan kompetensi ASN maupun non ASN.
“Semangat untuk membangun kinerja yang lebih baik dan lebih baik lagi, semangat untuk meningkatkan kompetensi yang lebih baik pula,” tandasnya.
Kepala Dinas BKD Jatim Indah Wahyuni menjelaskan tahap pembangunan fisik gedung baru BKD dilaksanakan dalam 2 tahap. Pertama dilaksanakan pada tahun 2021 dengan nilai anggaran senilai Rp 16,279 miliar dengan lingkup pekerjaan struktur 5 lantai.
Sedangkan pembangunan tahap II dilaksanakan pada tahun 2022. Menelan anggaran sebesar Rp 45,236 miliiar dengan lingkup pekerjaan arsitektural dan mekanikal elektrikal.
“Selain itu, Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Jatim telah menyusun Detail Engineering Design (DED) gedung baru BKD Jatim pada tahun 2020 dengan anggaran senilai Rp 1,167 miliar,” ungkapnya.
Adapun gedung baru BKD Jatim dibangun di atas lahan seluas 1.646 m2 menggunakan konsep IKI. Total luasan lantai bangunan 6.406 m2 terdiri dari 5 lantai.
Lima lantai itu, meliputi area lobby, ruang gallery, ruang kerja untuk 4 bidang dan sekretariat, aula pertemuan, ruang server, assessment center, kantin, lift termasuk ada ruang digitalisasi meliputi command center, ruang server dan laboratorium untuk melakukan tes CPNS.
“Dengan seluruh fasilitas gedung baru tersebut, diharapkan pegawai BKD Jatim dapat meningkatkan kinerja pelayanan yang inovatif dan kreatif sebagaimana menjadi tugas pokok dan fungsinya,” harapnya.
Disebutkan Indah, Gedung kantor BKD dibangun untuk mendukung adanya digitalisasi pengelolaan manajemen ASN sehingga akhirnya semua kebutuhan untuk digitalisasi ada di tempat ini.
“Ada command center, ruang server, ada loading room semuanya ada di sini termasuk laboratorium komputer based test sehingga ini akan mendukung adanya digitalisasi ASN,” tuturnya.
Apalagi, memasuki era 5.0 maka dukungan kerja untuk ASN maupun non ASN berbasis digitalisasi dikarenakan digitalisasi menjadi sebuah keniscayaan yang pada akhirnya muncul transparansi dan trust.
Dengan adanya digitalisasi semua sudah tidak bisa main-main karena rekam digitalnya itu ada semua dan tepat waktu. Namanya era digital itu kesiapan pemberian layanan harus lebih cepat lebih efektif dan lebih efektif sehingga orang tidak perlu bolak-balik ke BKD.
“Melalui aplikasi Si Master atau sistem informasi manajemen ASN terintegrasi, lanjutnya, BKD Jatim menjalin kerjasama dengan BKN Pusat terkait dengan terintegrasinya Si Master dengan BKN pusat,” tandasnya. (bm)
