BANGKALAN, PETISI.CO – Keberadaan perahu (boat) di lahan kosong sebelah barat Balai Latihan Kerja (BLK) Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bangkalan, di Jalan Halim perdana kusuma, Bangkalan dalam kondisi tidak terawat membuat Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) Bangkalan berinisiatif untuk memfungsikan kembali perahu yang pada awalnya akan dipergunakan untuk tanggap bencana (TAGANA) sebagai perahu patroli nelayan.
Wakil Ketua KNTI Bangkalan, Habib Muhammad Alaydrus menuturkan, beberapa hari yang lalu, Tim KNTI Bangkalan bersama Kepala Dinas Perikanan Bangkalan datang bertemu dengan Kepala Dinas Sosial Bangkalan berdasarkan Disposisi Bupati Bangkalan terkait Boat Tagana yang ada di Dinas Sosial.
Kita sebelumnya sudah mengirimkan surat permohonan untuk menggunakan dan memfungsikan Boat Tagana yang selama ini sudah terbengkalai dan tidak terawat,” tuturnya pada, Kamis (09/09/2021).
Menurut Habib Muhammad Alaydrus, perahu tersebut datang di Bangkalan pada tahun 2006 karena adanya perjanjian pinjam pakai antara Dinsos Bangkalan dengan Kemensos RI.
Tujuannya untuk digunakan tanggap bencana, namun demikian setelah satu kali dicoba saat itu pada tahun 2006 boat ini sudah tidak difungsikan sebagai mana mestinya sampai hari ini. Melihat hal tersebut kami KNTI Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia Bangkalan berinisiatif untuk dapat memfungsikan boat tersebut guna kepentingan masyarakat dan keamanan nelayan di Bangkalan.
“Mengingat beberapa waktu ini banyak kasus kasus di perairan Bangkalan yang terjadi mulai dari banyaknya kegiatan kapal Trawl yang masuk dan merusak ekosistem laut di Bangkalan, adanya kejahatan penganiayaan kepada nelayan di laut,” rincinya.
Habib Muhammad Alaydrus lantas menyampaikan, akan fungsikan boat tersebut untuk digunakan sebagaimana mestinya sehingga bisa membantu Kamla yang ada saat ini. Di sisi lain ketika terjadi sebuah bencana maka boat tersebut sudah siap digunakan. Kalau dengan kondisi yang saat ini kita akan bingung kalau sewaktu-waktu butuh kita sudah ajukan permohonan melalui Bupati dan Bupati sudah mendisposisikan hal tersebut namun sampai saat ini Kadinsos belum juga menindak lanjutinya dengan berbagai macam alasan.
“Ini aset negara kalau masyarakat mau menggunakannya jangan dipersulit apa lagi kondisinya sudah di terlantarkan ini kan mubadzir,” pungkasnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bangkalan, Wibagio Suharta, S.Sos, MM melalui jaringan WhatsApp pribadinya pada, Jumat (10/09/2021) mengutarakan bahwa Perahu dolpin tersebut milik Kementrian Sosial yang dipinjam pakaikan ke Dinas Sosial.
“Ya, kalau tidak salah tahun 2006, kondisinya memang sudah kurang layak dan kurang sesuai dengan peruntukan tagana, pada saat penanganan banjir, seperti banjir di kecamatan Blega maupun di kecamatan Arosbaya. Yang saya perlukan perahu karet,” jelasnya.
Menurut Kadinsos, selama di Dinsos mulai bulan Juni tahun 2020 sampai sekarang memang tidak menganggarkan biaya perawatan, karena tidak ada anggarannya. Apalagi kondisi pandemi Covid-19. Dalam hal ini, Dinsos, sesuai amanah Bapak Bupati lebih memprioritaskan program pendataan DTKS yang lebih valid.
Kalau KNTI selama ini memandang perlu akan kebutuhan Perahu Patroli, harusnya arahnya lebih ke tupoksinya Dinas Perikanan, tinggal menganggarkan saja dan menjadikan prioritas program tahunan.
“Sama dengan di Dinsos arahnya lebih ke Pendataan DTKS, ya anggaran saya khususnya ke situ, pembangunan fisik dan lainnya saya kesampingkan, apalagi anggaran terbatas,” paparnya lagi.
“Sesuai perintah Bupati, saya disuruh pinjam-pakaikan ke KNTI dan koordinasi dengan Bapak Sekda, Kemarin saya sudah menghadap sekda, langsung disuruh bikin surat penghapusan hibah ke Kemensos RI, sambil lalu diproses pinjam pakai dari Dinas Sosial ke Dinas Perikanan, saya sudah bertemu dengan Dinas Perikanan, silahkan kapanpun mau diambil,” pungkas Kadinsos. (san)
