SURABAYA, PETISI.CO – Jalan Tunjungan menjadi saksi ketegangan antara Paguyuban Juru Parkir Surabaya (PJS) dan pihak Dinas Perhubungan, ketika mereka menyatakan penolakan pada sosialisasi penggunaan sistem pembayaran QRIS. Konflik jukir menolak QRIS ini mencuat, terkait dengan kebijakan pembagian pendapatan parkir dan ketidaksetujuan PJS terhadap langkah Dishub Surabaya.
Pada Senin (8/1/2024) sore, juru parkir yang dipimpin oleh Ketua Umum, Izul Fiqri, mengadakan dialog dengan Dishub Surabaya. Dalam dialog tersebut, Izul menyampaikan ketidakpuasan mereka terhadap sistem pembayaran baru yang diusulkan.
“Jangan paksa kami seperti ini lagi, kami biasa hidup di jalan dan biasa dengan otot kami,” kata Izul.
Selain jukir menolak QRIS, PJS juga menyatakan keinginan mereka untuk bertemu dengan Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi dalam upaya mencari solusi atas pembagian tersebut.
“Kami melakukan ini, supaya bisa duduk dan berdialog dengan pucuk pimpinan, entah itu Kadishub ataupun L1 (Wali Kota Eri Cahyadi),” ujarnya.
Sementara itu, Kepala UPT Parkir Surabaya Jeane Taroreh, menjelaskan bahwa Dishub telah berusaha melakukan sosialisasi mengenai penggunaan sistem pembayaran QRIS di area parkir Jalan Tunjungan. Namun karena jukir menolak QRIS dengan keras, sempat terjadi kondisi tegang dan akhirnya ditengahi oleh pihak kepolisian.
“Intinya, Dishub Surabaya sudah menjalankan program Pemerintah Kota. Beberapa kali mulai awal September, Oktober, November. Ketika kita sudah menyiapkan segala sesuatunya, kita mendapat hambatan,” ungkap Jeane.
Sebagai informasi, Dishub Surabaya sudah berencana membagi pendapatan dengan rasio 60 persen untuk Pemkot Surabaya, 35 persen untuk jukir dan 5 persen untuk kepala pelataran. (dvd)
