Serta Ranperda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
TULUNGAGUNG, PETISI.CO – DPRD Kabupaten Tulungagung menggelar Rapat Paripurna persetujuan bersama terhadap Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran (TA) 2022 dan Ranperda tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
Rapat Paripurna berlangsung di ruang Graha Wicaksana DPRD Tulungagung dengan dipimpin oleh Ketua DPRD Marsono. Turut hadir, Bupati dan Wabup Tulungagung, Wakil ketua dan anggota DPRD, Sekdakab, Kepala OPD, dan lainnya, Selasa (27/6/2023).
Dalam memimpin rapat paripurna itu, Ketua DPRD Tulungagung, Marsono menyampaikan, bahwa Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Tulungagung dalam rangka Persetujuan Bersama terhadap Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022 dan Ranperda tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, berdasarkan hasil rapat Badan Musyawarah pada Hari Rabu tanggal 17 Mei 2023.
“Sehingga telah disepakati bersama Rapat Paripurna untuk dilaksanakan pada hari ini tanggal 27 Juni 2023,” tuturnya.
Dalam rapat paripurna itu, terdapat penyampaian laporan pembahasan Pansus III, laporan badan anggaran serta penyampaian pendapat akhir dari 7 fraksi, yaitu dari fraksi PDI Perjuangan, Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Golongan Karya, Partai Gerakan Indonesia Raya, Partai Amanat Nasional, Fraksi Gabungan Partai Demokrat Partai Nasdem Partai Bulan Bintang dan Fraksi Hati Nurani Bersatu.
Diwakili pembacanya oleh Partai Golkar, dalam pandangan akhir itu seluruh anggota DPRD Tulungagung sepakat dengan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022 dan Ranperda Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Namun demikian, tetap dengan memberikan beberapa catatan.
Beberapa catatan pada rapat paripurna tersebut diantaranya seperti penganggaran kesejahteraan guru PAUD yang selama ini memprihatinkan, keberadaan cafe Ingandaya dibawah naungan PDAU yang dinilai belum memberikan kontribusi terhadap keuangan daerah, kemudian keberadaan pasar ikan di wilayah Kecamatan Bandung yang harus diperhatikan oleh Pemkab Tulungagung untuk dilakukan percepatan pemindahan lokasi.
Adapun hasil ringkas laporan dari Badan Anggaran DPRD Tulungagung yang disampaikan Asrori menyebutkan, setelah perubahan, anggaran pendapatan daerah tahun 2022 sebesar Rp. 2.582.895.616.333,00 dengan realisasi sebesar Rp. 2.642.478.582.447,00
Untuk belanja daerah tahun 2022 sebesar Rp. 3.331.703.497.987,00 dengan realisasi sebesar Rp. 2.931.688.510.341,23. Kemudian setelah perubahan untuk defisit Rp. 748.807.881.664,00 dengan realisasi Rp. 271.209.927.894,01
Sedangkan pembiayaan daerah untuk penerimaan pembiayaan sebesar Rp. 782.262.732.342,00 dengan realisasi hingga 100 persen. Dan untuk pengeluaran sebesar Rp. 33.454.850.688,00 dengan realisasi 100 persen. Sedangkan untuk silpa sebesar Rp 477.597.953.760,37
Sementara itu, Bupati Tulungagung, Maryoto Birowo menyampaikan ucapan terimakasih sebagai penghargaan yang setinggi-tingginya kepada anggota dewan yang telah bekerja keras untuk meneliti, mengoreksi, serta menyempurnakan dua ranperda dan telah disetujui bersama.
“Meskipun dalam pembahasan ada perbedaan pendapat, pada akhirnya ranperda dapat disetujui dan akan diproses lebih lanjut untuk dievaluasi oleh Gubernur Jatim,” ucapnya.
Usai rapat Bupati menambahkan, bahwa rapat paripurna persetujuan bersama dua ini merupakan bagian dari tindak lanjut evaluasi dari BPK, lantaran Pemkab Tulungagung mendapatkan predikat WTP.
“Kita memperoleh Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Dan tentu saja ada beberapa catatan yang sudah kita adakan pengawasan dan kita tindak lanjuti di lapangan,” ucapnya usai rapat.
Bupati Maryoto juga menanggapi catatan yang disampaikan dalam rapat paripurna, termasuk terkait relokasi pasar ikan di Kecamatan Bandung. Yang menurutnya, sudah menemui titik terang dan akan berpindah ke Desa Sukoanyar, Kecamatan Pakel pada tahun ini.
“Iya, ya tahun 2023 ini,” pungkasnya. (par)
