SURABAYA, PETISI.CO – Kepala Bakesbangpol Provinsi Jatim, Jonathan Judianto ikut mendampingi Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa menemui perwakilan massa aksi tolak tambang PT BSI dan PT DSI di Gedung Negara Grahadi Surabaya pada Jumat (28/2/2020) kemarin.
Massa aksi itu adalah gabungan masyarakat Pancer Banyuwangi, WALHI (Wahana Lingkungan Hidup) dan LBH (Lembaga Bantuan Hukum) Surabaya. Wagub Jatim Emil Elestianto Dardak, Sekdaprov Jatim Heru Tjahjono dan Kadis ESDM Jatim Setiajit serta beberapa kepala OPD ikut dalam pertemuan tersebut.
Menurut Jonathan, dengan pertemuan itu, maka terbantahkan bahwa Gubernur Jatim menolak bertemu dengan warganya. Menolak bertemu warganya adalah bukan tipe bu Khofifah.
BACA JUGA : Aktivis Lingkungan Minta Penutupan Tambang di Banyuwangi
“Sepanjang yang saya alami, saya lihat langsung beliau selalu memberikan waktunya untuk masyarakat Jatim. Bahkan, Gedung Negara Grahadi menjadi saksi bagaimana masyarakat Jatim berinteraksi dengan beliau,” kata Jonathan dalam siaran persnya, Sabtu (29/2/2020).
Jonathan menceritakan pengalamannya dan tidak terlupakan dari salah satu penugasan gubernur kepada dirinya. Yakni, ketika terdengar ada berita TKI Jatim yang berteriak-teriak di Bandara Internasional Juanda, karena kehilangan barang bawaannya dan menyalahkan Pemprov Jatim.
“Bu Gubernur langsung perintahkan saya agar mencari sampai ketemu orangnya dan mengapa bisa begitu. Akhirnya ketemu juga, ternyata beliau orang yang terganggu kejiwaannya dan Ibu Gubernur langsung perintahkan untuk memfasilitasi pengobatannya. Begitu perhatian dan cintanya Ibu Gubernur kepada masyarakatnya,” ungkapnya.
BACA JUGA : Polemik Tambang Emas Tumpang Pitu, Gubernur Temui Pendemo
Terkait pemberitaan yang menyebut Gubernur Khofifah lebih senang menonton bola daripada menemui massa aksi tolak tambang di depan Kantor Gubernur Jatim, Jonathan memberikan klarifikasi. “Bukan seperti itu,” elaknya.
Dijelaskan, pada saat bersamaan digelar Piala Gubernur Jatim yang merupakan proses yang dihasilkan dari proses yang panjang. Bahkan, pada aksi-aksi berikutnya, beliau perintahkan agar kami, Kepala ESDM, Kabakesbangpol dan Kasatpol PP untuk menerima dulu.
Namun, masa aksi tolak tambang tidak mau bertemu dengan kami dan harus Gubernur langsung. “Tentu kami menyesalkan adanya pemberitaan yang menyebut gubernur menolak bertemu dengan warganya,” ucapnya.
Sebagai gubernur, lanjut dia, tentu harus memperhatikan dan mencermati hal ini, karena ada massa aksi yang kontra terhadap penambangan emas di Banyuwangi, tapi ada juga yang pro terhadap penambangan ini.
Pencabutan izin tambang, tentu tidak bisa dilakukan dengan serta merta, karena dalam prosesnya banyak institusi dan kewenangan yang terlibat di sana, serta peraturan perundangan yang menjadi dasarnya.
Proses perizinan serta persyaratan perizinan tentunya juga melalui proses yang cukup panjang. Oleh karena itu, kita harus arif dan fair meletakkan posisi gubernur dalam masalah ini.
Kalau menghendaki pencabutan izin, sebaiknya dilakukan sesuai prosedur sebagaimana peraturan perundangan yang berlaku.
“Saya berharap agar teman-teman WALHI dan LBH untuk melihat secara langsung prosesnya dari hulu sampai hilir di penambangan, sehingga bisa terkonfirmasi langsung di lapangan,” pungkasnya.(bm)
